Infografis
"Jadi ini untuk kebutuhan rakyat atau siapa?" tuturnya.
Ia menduga, jika pembangunan PLTA di Batang Toru bertujuan untuk menopang industri-industri yang ada di lokasi hutan lindung tersebut.
"Jadi sebenarnya politik energinya itu bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi justru menopang industri yang kemudian dia akan semakin masif dan terus merusak kehidupan hutan di Batangtoru."
Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai pembicara, yakni Peneliti Kehutanan Fakultas Kehutanan USU Onrizal; Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Executive Vice President Konstruksi Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi PT PLN (Persero) Weddy Bernadi Sudirman, Manajer Kampanye Hutan Walhi Uli Arta Siagian, dan Direktur Eksekutif Satya Bumi serta Abdus Somad, Jurnalis Jaring.id yang menjadi bagian tim Liputan Kolaborasi SIEJ.
Klaim Ramah Lingkungan
Menanggapi temuan tersebut, Executive Vice President Konstruksi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi PLN Weddy Bernadi Sudirman mengklaim jika PLTA Batang Toru yang menggunakan tenaga air merupakan bagian energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan.
"Soal temuan BPK, listrik sudah surplus dan lain-lain, hal ini adalah hal yang menarik yang harus kita bicarakan bersama, bukan hanya dari aspek satu sisi saja. Karena memang kalau kita lihat angka-angka, kadang kita suka mislead. Ambil contoh, pembangkit listrik 50 ribu MW, sedangkan kebutuhan 40 ribu MW, lalu dibilang over supply, tapi orang lupa kalau Indonesia ini negara kepulauan, sistem kelistrikan Sumatera dan Jawa Sampai saat ini belum nyambung," ujar dia.
"Jadi ada beberapa data yang kita harus duduk bareng."
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, parlemen siap mendengar argumentasi dari dua pihak.
Baca Juga: Forina Mengutuk Keras Pembubaran Paksa Diskusi PLTA Batang Toru: Menghambat Kebebasan Bicara!
"Sehingga kita bisa buka data dari banyak pihak, lalu kita dapat mengambil keputusan yang baik," ujar dia.
