Infografis
“Dalam aksi yang diorganisir Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh ini, menuntut dirjen pajak mundur. Aksi ini melibatkan wilayah Jabodetabek. Jumlah massa sekitar 1.000an,” ujar Iqbal di Jakarta dikutip Jumat (10/3/2023).
Selain itu, kata dia, Partai Buruh mendesak dibentuknya Tim Pencari Fakta yang digawangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden Jokowi perlu menerbitkan aturan terkait pembuktian kekayaan pejabat.
“Ini harus dilakukan audit forensik, enggak bisa audit biasa, internal audit itu enggak bisa. Harus ada dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perpu tentang pembuktian kekayaan pejabat. Kalau tidak Perpu, kepada DPR dengan sisa masa jabatannya membuat undang-undang pembuktian balik kekayaan pejabat,” lanjut dia.
Tak hanya Dirjen Pajak harus mundur, lanjutnya, Partai Buruh mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot seluruh pegawai eselon di Kemenkeu yang terbukti merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. “Buruh dan pekerja mendesak Menkeu Sri Mulyani mencpot seluruh pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN. Ini jelas tidak adil,” ungkapnya.
