Syarat Tindak Pidana yang Bisa Pakai Restorative Justice, Penganiayaan Mario Dandy Tak Termasuk

Kejati DKI Jakarta sempat menawarkan damai kepada pihak keluarga David Ozora terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio. Penawaran damai yang dilakukan antara Mario Dandy dengan keluarga dari David ini sempat disampaikan secara terang-terangan oleh Kejati DKI Jakarta.

Reda Manhovani sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menawarkan untuk berdamai. Pihak keluarga David diminta agar bisa memaafkan Mario Dandy, maka kasus tersebut tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum.

Kejati DKI Jakarta pun sempat menawarkan adanya restorative justice secara terbuka kepada pihak keluarga David. Namun, baik itu dari pihak keluarga korban dan tersangka, keduanya harus setuju untuk melakukan perdamaian.

Keadilan restoratif atau restorative justice sendiri merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun keluarga korban dan mencari pihak lain yang memiliki kaitan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada kondisi semula. Dengan kata lain tidak dibalas dengan pembalasan yang sama/

Lantas, seperti apakah syarat dari tindak pidana yang bisa pakai restorative justice? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Syarat Restorative Justice

Berdasarkan pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, syarat dari restorative justice antara lain yaitu:

• Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan oleh pelaku
• Kerugian hanya berkisar di bawah Rp 2,5 juta
• Terdapat kesepakatan antara pelaku dan pihak korban
• Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda ataupun diancam dengan pidana penjara yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun
• Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
• Tersangka mengganti kerugian yang dialami oleh korban
• Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Restorative justice ini dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya, ketertiban umum, serta kesusilaan.

Lalu, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkotika, lingkungan hidup, dan yang dilakukan oleh korporasi.

Sementara itu, apabila mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadaan restoratif itu meliputi materiil dan juga formil.

Persyaratan restorative justice materiil sendiri meliputi:

• Tidak menimbulkan adanya keresahan dan/atau penolakan dari kalangan masyarakat;
• Tidak berdampak  pada konflik sosial;
• Tidak menimbulkan potensi yang memecah belah bangsa;
• Tidak memiliki unsur radikalisme dan sparatisme;
• Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan dari pengadilan; dan
• Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan, untuk persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

• Perdamaian yang berasal dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan perdamaian dan sudah ditanda tangani oleh para pihak, terkecuali untuk tindak pidana Narkotika;
• Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, yakni berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat adanya tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

Kontributor : Syifa Khoerunnisa