Infografis
KPU sendiri telah menyatakan bahwa pihaknya sudah menjalankan perintah Bawaslu dengan mengeluarkan keputusan KPU Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 yang berisikan syarat perbaikan verifikasi administrasi Partai Prima.
Namun, dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, syarat yang disampaikan oleh KPU melalui surat keputusannya masih mengacu pada berita acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh KPU.
Anggota Bawaslu Puadi menyebut bahwa keputusan KPU membatasi Partai Prima dikarenakan hanya memperbolehkan untuk membenahi berkas persyaratan anggota parpol yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
Padahal, dalam penilaian yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU sendiri sudah seharusnya membebaskan proses pembenahan berkas yang diberikan dari Partai Prima karena berita acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 sudah tidak berlaku lagi.
Puadi menyebut tindakan KPU tersebut lantas dianggap telah melanggar Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
