Suara.com - Kasus pejabat instansi pemerintah yang diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar seakan tidak ada habisnya.
Belum tuntas kasus Rafael Alun Trisambodo, Eko Darmanto, dan Sudarman Harjasaputra yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini muncul nama Muhammad Rizky Alamsyah.
Muhammad Rizky Alamsyah merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dari Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Namanya menjadi sorotan belakangan ini karena gaya hidup mewah yang ditampilkan oleh istrinya di media sosial.
Dalam akun media sosialnya, istri Muhammad Rizky Alamsyah terlihat gemar pamer harta (flexing) dengan mengunggah foto-foto dirinya sedang plesir ke luar negeri dan naik mobil mewah.
Foto-foto tersebut lantas diunggah ulang oleh akun Twitter @PartaiSocmed dan menjadi viral dan mendapatkan sorotan warganet.
“Dengan harta cuma segitu tentulah isterinya pandai mengelola uang untuk sering jalan2 ke luar negeri,” tulis akun tersebut ketika dikutip pada Senin (27/3/2023).
Unggahan di akun Twitter @PartaiSocmed itu juga mencuri perhatian ketika akun tersebut menyatakan kalau Muhammad Rizky Alamsyah memegang dua jabatan sekaligus di Kementerian Perhubungan.
Selain bekerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Rizky juga menjabat sebagai pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berperan sebagai bendahara pencairan termin seluruh vendor pembangunan kapal-kapal Sabuk Nusantara untuk program tol laut.
Baca Juga: Kemenhub Upayakan Mudik Gratis Bagi Buruh di Kawasan Pelabuhan
"Tapi dengan jabatan dan posisi yg begitu basah hartanya terbilang sangat sedikit. Setidaknya yang dilaporkan dalam LHKPN," tulis Twitter @partaisocmed.
Tanggapan warganet
Unggahan foto di akun @PartaiSocmed itu lantas berhasil mencuri perhatian para netizen. Tak sedikit dari mereka yang kaget.
Namun ada juga diantara mereka yang mengakui kalau posisi yang ditempati Rizky di Kemenhub adalah posisi yang ‘basah’.
“Alamak PPK, Ngeri banget itu jabatan, Banyak banget setannya,” tulis salah satu warganet.
“Mantap jadi PPK pengadaan aset kapal, enak gak enak sih jadi PPK itu, enaknya dapet duit gede, gak enaknya kalo ada kasus, pasti jadi tumbal dan dihajar sana sini,” tambah warganet lainnya.
