Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ogah ikut campur mengenai polemik kehadiran tim nasional sepak bola Israel pada gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Airlangga hanya menanggapi normatif saat ditanya mengenai sikap dia mewakili Partai Golkar.
"Golkar adalah partai politik," kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (28/3/2023).
Selebihnya, Airlangga hanya menegaskan ihwal jabatan dia di Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI).
"Dan saya ketua umum wushu dan sudah menjadi tuan rumah olahraga wushu," kata Airlangga.
Lolosnya timnas Israel di Piala Dunia U-20 mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. bukan hanya masyarakat, penolakan juga disuarakan oleh kepala daerah yakni Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan.
I Wayan Koster mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai permohonan untuk bisa melarang timnas Israel ikut bertanding di Bali. Alasan penolakan tersebut berlandaskan penilaian kepala daerah dari PDIP tersebut di mana kebijakan politik Israel dengan Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia.
Sementara itu, Ganjar menolak timnas Israel U-20 untuk bermain di Indonesia karena komitmen Presiden RI ke-1 Soekarno.
Kader PDIP itu juga menegaskan mendukung serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Indonesia Dicoret FIFA dari Tuan Rumah Piala Dunia U-20?
Akibat adanya penolakan itu, FIFA resmi membatalkan agenda pengundian atau drawing Piala Dunia U-20 yang rencananya diselenggarakan di Bali.
Indonesia Ajukan Syarat
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang juga Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy tak keberatan Timnas Israel bermain di Piala Dunia U-20 Indonesia.
Meski begitu Indonesia ajukan syarat Timnas Israel bisa bermain di Indonesia.
Indonesia tidak keberatan Israel ambil bagian dalam Piala Dunia U-20 selama tidak melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945.
"Artinya bagaimana kalau seandainya tim Israel itu hadir juga ikut bergabung, itu betul-betul tidak melanggar konstitusi pemerintah kita, bukan berarti kita menolak kehadiran dia, dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA. Dia (Timnas Israel) boleh asal gini, gini, gini," kata Muhadjir Effendy dikutip dari Antara.