REGIONAL:
Suara.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyayangkan rotasi 20 pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang dilakukan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pasalnya, Heru melalui jajarannya tak memberitahukan informasi apapun terkait kebijakan ini.
Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiantoro mengatakan pihaknya dari awal tak dilibatkan dalam penentuan rotasi pejabat. Bahkan, ia sendiri mengaku baru mengetahui adanya rencana pelantikan 20 pejabat bukan dari pihak Pemprov DKI.
"Yang lebih disoroti adalah, kami selaku mitra kerja Pak Gubernur tidak pernah dikasih tahu akan adanya proses-proses itu," ujar Karyatin saat dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).
"Jangankan prosesnya, berita akan ada pelantikan saja justru kami mendapatkan beritanya bukan dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang memang melakukan tugas-tugas itu tapi justru dari orang lain kan," katanya menambahkan.
Bahkan, Karyatin selaku anggota Komisi A bidang pemerintahan yang merupakan mitra kerja BKD, menyebut Komisi A tak mengetahui rencana pelantikan itu.
"Ini sangat disayangkan. Padahal kan komisi A adalah mitra kerja eksekutif terkait kepegawaian makanya BKD ada di komisi A. Sangat disayangkan," ucapnya.
Tak hanya minimnya informasi, Karyatin juga menilai pelantikan 20 pejabat itu terkesan dilakukan kucing-kucingan agar tak banyak yang mengetahui. Sebab, pihaknya di Komisi A tak ada yang diundang dalam pelantikan itu.
"Jadi dadakan banget ya pelantikan. Tidak sekadar dadakan, semacam kucing-kucingan. Iya sama orang kami saja gak diundang," pungkasnya.
Rotasi Besar-besaran
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak jajaran pejabat tinggi pratama pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Terdapat sejumlah pejabat yang dicopot dan dilantik oleh Heru.
Hal ini diketahui dalam kegiatan acara pelantikan dan pengukuhan pejabat tinggi pratama di Balai Kota DKI, Selasa (21/3/2023) yang dipimpin Heru. Kendati demikian, acara ini digelar secara tertutup.
Awak media awalnya tidak diperkenankan masuk ke gedung Blok C yang di dalamnya terdapat Balai Agung tempat acara pelantikan digelar.
"Belum boleh masuk, belum ada arahan dari pimpinan. Maaf ya," ujar salah seorang pegawai Pemprov DKI.
Tak lama, awak media dibolehkan menunggu di depan pintu Balai Agung. Namun, Heru dikabarkan tidak akan memberikan keterangan atas perombakan jajaran pejabat peninggalan era eks Gubernur Anies Baswedan itu.
Keterangan kepada awak media terkait acara ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono.
TERPOPULER
