Muncul Narasi Baru Soal Gagalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia, Bukan Karena Tolak Timnas Israel

Suara.com - FIFA membatalkan status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 dengan tetap berkomitmen mendukung pemerintah yang tengah menjalani proses transformasi sepakbola Tanah Air menyusul tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kalau penolakan timnas Israel dipandang FIFA sebagai bentuk intervensi pemerintah.

Dua penyebab itu disimpulkan masyarakat Indonesia menjadi penyebab FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia. Namun, ada narasi anyar yang beredar di media sosial mengenai penyebab gagalnya Indonesia gelar Piala Dunia U-20.

Penyebab yang dimaksud ialah ketidaksiapan pemerintah dalam menggelar Piala Dunia U-20.

Hal tersebut diunggah oleh sebuah akun Twitter. Akun tersebut memperlihatkan tangkap layar percakapan WA yang tengah membicarakan soal polemik Piala Dunia U-20.

"Fakta sebenarnya kenapa FIFA batalin piala dunia U-20 yang terutama bukan karena Israel," kata pemilik akun Twitter @kafiradikalis yang dikutip Sabtu (1/4/2023).

Dalam percakapan itu dikatakan kalau belum semua stadion siap digunakan untuk Piala Dunia U-20. Dari enam stadion yang disiapkan, baru dua stadion yang sudah lolos inspeksi FIFA.

Selain itu, terdapat masalah jaminan keamanan apabila timnas Israel bermain di Indonesia.

Sebelumnya, Erick Thohir kini menjawab rasa penasaran masyarakat terkait dengan alasan FIFA mencabut keikutsertaan sekaligus status tuan rumah Indonesia dalam Piala Dunia U-20 2023.

Adapun FIFA sempat mencabut status tuan rumah Indonesia pada Rabu (29/3/2023) usai Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu Erick di Doha, Qatar.

Erick juga menyebutkan bahwa Infantino menyurati Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi terkait alasan mengapa pihaknya mendepak Indonesia.

FIFA tengah siapkan sanksi untuk Indonesia

Isi surat tersebut juga menyebut disinyalir bahwa FIFA tengah menyiapkan sanksi untuk Indonesia.

"Karena dari FIFA tentu mengharapkan hal ini tidak terjadi. Kalau dilihat dari suratnya jelas bahwa FIFA mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia," kata Erick Tohir dalam keterangan resminya di Istana Negara, Jumat (31/3/2023).

FIFA ragukan kapasitas keamanan Indonesia sebagai penyelenggara

Salah satu alasan FIFA mendepak Indonesia dari perhelatan bergengsi tersebut adalah perihal keamanan.

“Host contract sebagai negara dan host city contract yang sudah ditandatangani, kita (seharusnya telah) menjamin keamanan salah satunya. Tentu ini yang menjadi pertimbangan FIFA,” jelas Erick.

FIFA menilai bahwa Indonesia belum siap dalam segi keamanan untuk mewadahi Piala Dunia U-20 2023.

“Kalau secara fasilitas, FIFA sudah bicara sebelumnya belum siap atas bantuan pemerintah pusat kita mempersiapkan itu sehingga bisa qualified,” lanjutnya.

Ada intervensi pemerintah

FIFA juga mengkhawatirkan banyaknya intervensi pemerintah dalam perhelatan ini sehingga menjadi salah satu pertimbangan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah.

"Tentu dengan segala keberatan yang sudah disampaikan tentu FIFA melihat ini sebuah intervensi. Banyak sekali FIFA menghukum kalau ada intervensi government," sesal sang Menteri BUMN.

Indonesia perlu berbenah

Erick juga menyebut FIFA masih melihat Indonesia perlu berbenah melalui transformasi besar-besaran.

"Kalau di surat, saya pengertiannya di situ FIFA bicara transformasi lagi," kata Erick.

FIFA memeriksa kondisi sarana dan prasarana

Erick mengungkap bahwa FIFA juga melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana guna mendukung ajang bergengsi ini.

"Kenapa juga FIFA mengecek lapangan yang enam dipakai ini sesuai dengan standar atau tidak juga karena itu. Jadi, memang security (pengamanan) dan safety (keamanan) menjadi penting. Kita sebagai host country juga security dan safety menjadi penting," kata Erick.

Erick berusaha agar Indonesia tak disanksi

Terkait dengan sanksi, Erick kini tengah berusaha agar Indonesia tak disanksi berkat polemik yang terjadi.

Jikalau ada sanksi, maka Erick berharap sanksi yang diberikan tak begitu berat.

"Sanksi terberat, ya kita tidak bisa ikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia sebagai timnas ataupun sebagai klub," beber Erick.