Suara.com - Sejumlah 2.100 personel disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus, di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (6/4/2023).
Rencananya mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus ini, bakal melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Sementara ada 2.100 personil kita siapkan khusus di DPR aja," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, Kamis (6/4/2023).
Komarudin meminta koordinator lapangan untuk selalu menjaga massa aksi agar tidak terprovokasi dengan aksi provokatif dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Ia menegaskan, aksi penyampaian pendapat jangan sampai ditunggangi pihak-pihak yang hanya ingin membuat kekacauan.
"Korlap tentunya harus bertanggung jawab terhadap anggota kelompok yang dipimpinnya, harus menastikan, harus terbebas dari kelompok-kelompok ataupun penyusup yang memang selalu dijadikan kambing hitam berakhirnya unjuk rasa tidak tertib, dengan alasan katanya ada provokator," kata Komarudin.
"Dipastikan betul tiap-tiap kelompok itu siapa yang tau teman-temannnya atau orang-orangnya ya silahkan. Ya kalo misalkan ada yang penyusup atau gimana, laporkan aja terhadap kita, karena kita ada disana," katanya.
Komarudin juga menyebut hingga sejauh ini, pihaknya belum memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, atau depan Gedung DPR RI. Pengalihan arus bakal dilakukan secara kondisional.
Komarudin juga mengatakan, jika aksi demonstrasi di depan Gedung DPR hanya berjumlah sekitar 1.000 orang, semestinya tidak sampai menutup ruas jalan.
Baca Juga: Demo UU Ciptaker di Malang, Mahasiswa juga Serukan Keadilan Korban Tragedi Kanjuruhan
Namun hal itu bagaimana koordinator aksi di lapangan mengatur massa.
"Sementara normal ya, kita lihat situasional, sementara normal saja, kalau untuk dihalaman DPR RI sendiri untuk jumlah massa sekitar sampe dengan 1.000 orang itu gaperlu ada pengalihan sebnarnya, ini juga bagaimana para korlap bisa mengatur sehingga bisa berbagi tempat."
