REGIONAL:
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak mau warga yang mudik ke kampung halaman membawa kerabatnya dari daerah saat balik ke Jakarta. Namun, ia belum berencana menggelar operasi yustisi saat arus balik nanti.
Operasi yustisi sudah pernah diadakan di era eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Para pemudik yang kembali diperiksa KTP-nya dan jika bukan warga Jakarta diminta untuk pulang ke daerah.
Namun, kegiatan ini dihentikan oleh eks Gubernur Anies Baswedan. Ia menganggap siapapun punya kesempatan yang sama datang ke Jakarta untuk mengadu nasib.
Meski belum ada instruksi dari Heru, Sekretaris Daerah DKI Joko Agus Setyono menyebut pihaknya masih ada kemungkinan menggelar operasi yustisi.
"Kita melihat perkembangan kalau memang diperlukan kita akan lakukan itu," ujar Joko kepada wartawan, Kamis (13/4/2023).
Sejauh ini, pihaknya masih mengandalkan pencatatan lewat RT dan RW tempat pemudik tinggal. Namun, cara ini tak berarti tidak mengizinkan pendatang baru datang ke Jakarta.
"Saya pikir dengan mereka lapor kepada RT dan RW operasi yustisi tidak perlu," ucapnya.
"Saya pikir dengan mereka lapor kepada RT dan RW operasi yustisi tidak perlu. Tapi ya kita melihat perkembangan kalau memang diperlukan kita akan lakukan itu," ucapnya.
Karena itu, ia tak melarang siapapun datang ke Jakarta. Namun, urusan tempat tinggal hingga pekerjaan akan menjadi tanggungan masing-masing.
"Kalau mau datang ya silahkan saja datang ke Jakarta tapi ya itu tadi ada jaminan tempat tinggal," pungkasnya.
Larangan Heru
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau para pemudik yang kembali ke Jakarta untuk mengajak kerabatnya di daerah. Hal ini berbeda dengan pendahulunya, Anies Baswedan yang membebaskan siapapun datang ke Jakarta tanpa terkecuali.
Melalui jajarannya, Heru meminta agar para petugas Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kependudikan dan Catatan Sipil (Dukcapil) hingga pemadam kebakaran untuk menyampaikan imbauan tak membawa kerabat saat pulang kembali ke Jakarta.
"Nanti di dalam proses kembalinya masyarakat ke Jakarta, dari dinas kependudukan bersama Satpol PP mungkin bersama perhubungan juga untuk bisa menjaga atau memberitahukan kepada warganya untuk tidak kembali membawa kolega," ujar Heru saat apel kesiapsiagaan jelang Hari Raya Idulfitri di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2023).
Lebih lanjut, Heru Budi mengaku sebenarnya tak melarang warga luar daerah untuk datang ke Jakarta. Namun, ia meminta mereka yang ke ibu kota memiliki keterampilan atau memang sudah mendapatkan pekerjaan.
Ia menyebut alasannya tak ingin warga tak berketerampilan datang ke Jakarta karena tingkat kepadatan penduduk di Jakarta sudah sangat tinggi. Dikhawatirkan nantinya mereka yang datang malah membawa masalah baru.
"Jakarta penduduknya sudah 11,7 juta. Boleh saja tapi memiliki pekerjaan, memiliki keteranpilan yang memang bertugas di Jakarta, kira-kira begitu. Bukannya nggak boleh," ucapnya.
Ditanya soal apakah akan menggelar operasi yustisi saat musim arus balik, Heru Budi tak menjawab.
Selain itu, ia juga berpesan kepada para petugas untuk mengingatkan warga yang mudik agar memperhatikan keamanan rumahnya saat berangkat.
"Artinya sampaikan kepada mereka listrik harus dipastikan aman, gas segala macam di dapur masing masing, untuk kalau dalam waktu yang lama dicabut, dan juga aman dari pencurian," pungkasnya.
TERPOPULER
