Berkaca dari Freeport dan Blok Mahakam, Jokowi Diminta Segera Nasionalisasi LNG Tangguh

Suara.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi diminta segera menasionalisasi ladang liquified natural gas atau LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Tengah. LNG Tangguh yang merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia saat ini dikelola sejumlah investor yang dipimpin British Petroleum (BP).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama. Ia meyakini Jokowi mampu melakukan nasionalisasi LNG Tangguh karena memiliki catatan pernah melakukannya di tambang Freeport dan Blok Mahakam.

Menurutnya, penguasaan LNG Tangguh oleh negara adalah hal mendasar dan mendesak. Sebab, LNG Tangguh menjadi salah satu ladang gas terproduktif di Indonesia serta menyangkut hajat hidup rakyat sebagaimana mandat Pasal 33 UUD NRI 1945.

"Pemerintahan Presiden Jokowi memiliki catatan bagus soal ini karena berhasil mengambil alih Freeport dengan divestasi saham 51 persen atau mayoritas. Pemerintahan saat ini juga akhirnya menguasai dan mengelola Blok Mahakam melalui Pertamina," ujar Haris kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).

"Nah, negara kita akan semakin besar dan digdaya apabila mampu menguasai LNG Tangguh. Aksi heroik ini harus dilakukan guna membangun kemandirian dan kedaulatan energi nasional demi kemakmuran rakyat, khususnya Papua Barat," tambahnya.

Untuk itu, ia juga mengaku telah menginstruksikan DPD KNPI Papua Barat agar menyusun langkah-langkah teknis dan taktis serta penggalangan massa pemuda Papua Barat guna turut mendorong nasionalisasi LNG Tangguh.

"Ini sebagai upaya mengkapitalisasi kekuatan KNPI untuk memperbesar potensi terwujudnya harapan bangsa Indonesia dalam terwujudnya nasionalisasi LNG Tangguh," jelasnya.

Koordinator Bidang Ekonomi DPP KNPI, Rasminto menyebut, selama mengoperasikan LNG Tangguh BP disebutnya kerap menuai kontroversi. Di antara nya seperti adanya dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, kerusakan lingkungan, hingga pembangunan tanpa persetujuan masyarakat setempat.

"Selain itu, proyek Tangguh disinyalir telah melanggar aturan dan standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup," katanya.

Rasminto lantas membeberkan hasil kajian KNPI terkait dugaan pelanggaran kontra kerja sama (KKS) oleh BP dalam mengelola LNG Tangguh, khususnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004.

Pertama, fasilitas Train 2 LNG Tangguh sempat mati (shutdown) pada 17 April 2022 akibat adanya temuan yang tidak biasa pada bagian gas heater yang membahayakan keselamatan dan nyawa pekerja.

Kedua, aktivitas eksploitasi pengeboran gas alam di Teluk Bintuni seluas 5.966,9 kilometer persegi berdampak besar terhadap kerusakan ekosistem lingkungan sekitar. Temuan ini dapat disaksikan melalui citra satelit via Google Earth, di mana tanaman mangrove rusak sehingga mengganggu aktivitas perekonomian suku lokal yang biasa mencari udang, kepiting, dan ikan.

Lalu, BP disebut hanya memberikan berjanji tanpa realisasi menyangkut pengalihan hak dan kewajiban atas hak-hak ulayat, termasuk komitmen bagi hasil kepada masyarakat suku asli. Keempat, tidak ada diberdayakan oleh BP sehingga kesejahteraan masyarakat adat rendah.

Terakhir, BP tidak mengutamakan tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai sumber daya manusianya (SDM) yang menangani LNG Tangguh. Sebab, level middle dan top managemen banyak diisi tenaga kerja asing (TKA).

"Di tengah kontroversi ini, pemerintah harus melakukan investigasi atas dugaan malaadministrasi dan penegakan hukum di proyek LNG Bintuni. Dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup atas kerusakan ekosistem mangrove tang terjadi," ucapnya.

"Kemudian, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini harus bekerja sama dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua," tambahnya memungkasi.