REGIONAL:
Suara.com - Gubernur Maluku Murad Ismail dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Ketua DPD PDIP Maluku. Pemecatan ini dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Sadarestuwati.
"Dicopot jabatannya sekaligus tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan," kata Restu saat dikonfirmasi, Selasa (9/5).
Pencopotan ini berdasarkan alasan karena Murad dianggap tidak menunjukkan sikap terpuji saat diminta klarifikasi atas kepindahan sang istri dari PDIP ke PAN. Selain itu, ada pula kontroversi lain yang membuat namanya menjadi sorotan.
Berkenaan dengan hal tersebut berikut ini sederet kontroversi Murad Ismail yang dipecat oleh PDIP.
1. Emosi Ke Djarot Ketika Ditanya Alasan Pindahnya Sang Istri dari PDIP ke PAN
Perpindahan istri Murad yang bernama Widya Pratiwi Murad itu diumumkan dalam rangka maju dalam pemilihan calon anggota legislatif Pemilu 2024. Kemudian Ketua DPP PDIP Sri Rahayu pun meminta klarifikasi kepada Murad soal perpindahan tersebut.
Kemudian pengurus pusat PDIP pun mengutus Komaruddin Watubun selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai dan Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi untuk menanyakannya. Namun Murad justru emosional didepan Djarot Saiful yang dikenal santun dan pendengar.
Sikap emosional tersebut pun dilaporkan ke Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Akhirnya Mega pun menegaskan bahwa setiap kader harus mengikuti aturan partai.
Berdasarkan hal itu, PDIP pun membebastugaskan Murad Ismail. Pasalnya PDIP memiliki aturan bahwa suami istri tidak boleh berbeda partai.
"Apa yang terjadi di Maluku tersebut untuk menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader Partai agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalam membela rakyat kecil," kata Sri.
2. Pernyataan Siap Perangi Susi Pudjiastuti
Pada 2019, Murad Ismail pernah mengungkapkan pernyataan peran terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun Murad mengaku pernyataan itu hanya main-main.
“Perang itu jalan terakhir setelah semuanya diambil, masih ada musyawarah mufakat. Jadi padahal perang itu perang main-main saja, kita tidak ada pistol. Kalau bicara di laut kan pasti pistol air bukan pistol betul. Kalau dulu saya dankor Brimob baru saya pakai pistol benar,” kata Murad sambil bercanda di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (5/9/2019).
Pernyataan perang itu berkaitan dengan kebijakan moratorium yang dinilai justru merugikan masyarakat Maluku. Kemudian pernyataan itu berujung pada negosiasi yang berlangsung hari Kamis (5/9/2019). Susi Pudjiastuti mengirimkan 5 utusan untuk menemui Murad saat itu.
3. Sebut Pendemo Tikus Kalapa
TERPOPULER
