REGIONAL:
Suara.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan melayangkan kritik keras pada kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mendorong pembelian mobil listrik. Padahal, dulu Anies memiliki sikap yang sama dengan Jokowi.
Ketika menjabat Gubernur DKI periode 2017-2022, Anies bahkan berupaya mendorong kepemilikan kendaraan ramah lingkungan, dengan membebaskan pajak mobil listrik yang kemudian diatur dalam regulasi.
Seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020, memuat kebijakan Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Anies juga membebaskan kendaraan listrik dari aturan ganjil-genap kendaraan bermotor. Sebab, kebijakan ini memiliki tujuan menekan polusi udara di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai Anies telah menunjukan sikap inkonsistensi. Hal ini disebutnya menjadi bukti bahwa Anies tak mampu melakukan perubahan seperti slogannya menjadi Bacapres selama ini.
"Sikap inkonsistensi itu menunjukkan ketidakmampuan membuat perubahan. Sementara isu yg dibawa adalah perubahan, yang membutuhkan ketegasan, konsistensi dan siap tidak populer," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (16/6/2023).
Ia mengaku tak heran karena memang Anies kerap menunjukan sikap yang berbeda dengan janjinya terdahulu. Misalnya, seperti janji naturalisasi sungai yang tak terbentur dengan normalisasi.
"Artinya, karakter yang ditunjukkan tidak sesuai dengan jargon atau gagasan yang dibawakan. Semua hanya kata-kata, tanpa mampu melakukan eksekusi atas gagasan, seperti kejadian naturalisasi dan normalisasi," tuturnya.
Selain itu, Gilbert juga menyinggung soal Anies yang turut mengampanyekan mobil listrik lewat inisiasinya menggelar Formula E di Jakarta. Ia menyebut niatan Anies malah akhirnya mengorbankan rakyat karena menghamburkan APBD.
"Juga Formula E atau balapan mobil listrik yang pro lingkungan walau harus mengorbankan rakyat dengan menghamburkan APBD dengan sia-sia," pungkasnya.
Sebelumnya, Anies terang-terangan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal pembelian mobil listrik yang dinilainya bukan solusi kemacetan dan polusi udara. Ia juga menyinggung pemberian subsidi bagi masyarakat yang membeli mobil listrik. Sebab, pembeli kendaraan berbasis energi terbarukan itu bukanlah dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (Anies) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2023).
Ia juga menyebut sebenarnya emisi karbon yang dihasilkan mobil listrik lebih besar ketimbang kendaraan umum yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, kendaraan pribadi hanya bisa menampung sedikit orang.
"Emisi karbon mobil listrik perkapita perkilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ucapnya.
Tak hanya itu, Anies menyebut pembelian mobil listrik bukan berati menghilangkan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Jumlah kendaraan malah akan semakin banyak dan memenuhi jalanan hingga yang menjadi penyebab kemacetan.
"Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," tuturnya.
TERPOPULER
