REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah pengunjung sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan riuh usai majelis hakim memutuskan menolak eksepsi terdakwa Haris Azhar.
Berdasarkan pantauan Suara.com di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (22/5/2023), sejumlah pengunjung sidang mayoritas merupakan pendukung terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty.
Mereka berteriak selepas Ketua Hakim Cokorda Gede Arthana membacakan amar putusan sela. Majelis hakim memutuskan menolak semua eksepsi yang disampaikan Haris Azhar dan tim kuasa hukumnya.
"Bebaskan Fatia-Haris!," ucap seorang pria dari bangku pengunjung sidang.
"Bebaskan!," sahut pengunjung sidang lainnya.
"Bebaskan Fatia-Haris!," timpal pria pengunjung sidang yang lain.
Selain itu, para pendukung Haris dan Fatia tampak mengenakan bandana berwana merah yang bertuliskan 'Papua Bukan Tanah Kosong'. Mereka memamai bandana itu saat sidang pembacaan putusan sela bagi Fatia baru saja dimulai.
Sebelumnya, majelis hakim menolak eksepsi Haris Azhar atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal itu disampaikan Ketua Hakim Cokorda Gede Arthana saat membacakan amar putusan sela dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (22/5/2023).
"Mengadili menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," ujar Hakim Cokorda.
Saat membacakan putusan sela, Ketua Hakim Cokorda juga memutuskan agar persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
"Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana nomor 202/pidsus/2023/PN Jaktim untuk dilanjutkan. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," jelas Hakim Cokorda.
Untuk diketahui, Haris Azhar didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa. Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4/2023).
Jaksa menyatakan pernyataan Haris dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.
Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.
Haris didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di-juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
TERPOPULER