Suara.com - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana akan melakukan audit pada semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mengetahui sumber dana LSM. Luhut rupanya curiga ada campur tangan asing dalam LSM di Indonesia.
Hal tersebut terungkap ketika Luhut jadi saksi di sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Kamis (8/6/2023). Di kesempatan itu, Luhut mengaku sempat didatangi kedutaan besar (dubes) negara lain usai kasus pencemaran nama baik oleh Haris dan Fatia mencuat ke publik.
Simak fakta Luhut mau audit semua LSM berikut ini.
1. Mau Audit Semua LSM di Indonesia
Dalam sidang Haris dan Fatia, Luhut mengatakan bahwa dia akan mengaudit LSM di Indonesia. Hal itu penting dilakukan untuk mengetahui aliran dana yang didapat LSM. Apalagi menurut Luhut, ada banyak LSM yang menggunakan dana untuk yang tidak jelas.
2. Bantah Keterlibatan Bisnis di Papua
Dalam sidang, Luhut membantah memiliki keterlibatan bisnis di tanah Papua seperti dituduhkan Haris dan Fatia. Dia mengungkap sempat ada salah satu dubes negara yang mendatanginya soal kasus pencemaran nama baik Haris dan Fatia.
"Ada satu dubes negara datang ke saya, ini kenapa sampai begini? Saya jelaskan semua tuduhan tidak benar," ungkap Luhut. Sebagai informasi, Haris dan Fatia didakwa karena pernyataan mereka dalam video di akun YouTube Haris yang dinilai mencemarkan nama baik Luhut.
3. Sakit Hati Disebut Lord
Luhut merasa sakit hati disebut punya bisnis di Papua. Dia juga jengkel disebut penjahat dan 'lord' oleh Haris dan Fatia.
"Saya disebut lord dan penjahat, menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan," ujar Luhut.
4. Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut
Haris Azhar didakwa mencemarkan nama baik Luhut lewat sebuah video yang diunggah di akun YouTube miliknya. Video itu berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Dalam video itu Haris dan Fatia membahas kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.
Kontributor : Trias Rohmadoni
TERPOPULER
