Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk merelokasi warga yang tinggal di kolong Jalan Tol Angke II Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ke tempat yang lebih layak.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana meminta agar Dinas Sosial melakukan penyisiran dan pemetaan terhadap warga penghuni perkampungan kumuh di kolong jembatan tersebut.
"Dinas Sosial harus lakukan pemetaan, harus lakukan penyisiran untuk merawat dan juga menempatkan warga yang selama ini hidup di tempat yang tidak layak," kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Menurut William, Pemprov DKI seharusnya sejak awal mendata penghuni kolong jembatan Tol Angke II tersebut. Dari pendataan itu harus diprioritaskan bantuan untuk warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Bantuan tersebut bisa berupa tempat tinggal, jaminan kesehatan, pelatihan kerja dan lapangan pekerjaan.
"Kalau dia bukan ber-KTP DKI, maka Pemprov juga harus bisa menilai apakah yang bersangkutan sudah lama di Jakarta tapi belum ber-KTP atau dia baru saja datang ke Jakarta tidak dapat pekerjaan layak sehingga tidak memiliki tempat tinggal layak," ucap William.
Dari langkah tersebut, William berharap penghuni kolong Tol Angke II bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan pendataan ulang terhadap warga yang tinggal di Kolong Tol Angke II, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Lurah Jelambar Baru Danur Sasono mengatakan, pendataan dilakukan guna mengetahui status kependudukan warga yang tinggal di kolong jembatan tersebut.
"Ya terkait yang viral itu, arahan pimpinan untuk melakukan pendataan awal aja, maping. Siapa saja, apa aja yang ada di bawah (kolong tol)," kata Danur, saat dikonfirmasi, Selasa (20/6).
Danur mengaku pendataab tersebut dilakukan sejak Senin (19/6) kemarin. Dari hasil pendataan awal, didapati 31 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di kolong tol tersebut.
Dari ke-31 KK tersebut, lanjut Danur, mereka yang tinggal di kolong tol Angke II merupakan warga pendatang, namun ada juga yang sudah ber-KTP DKI Jakarta.
Danyr mengatakan, data tersebut belum sepenuhnya valid. Lantaran masih banyak warga yang belum terdata saat petugas menyambangi kediaman mereka.
"Kemarin ada (warga) yang bekerja dan engga di lokasi. Nanti teman-teman dari kelurahan ke sana lagi pendataan ulang," ungkap Danur.
TERPOPULER
