REGIONAL:
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya menggunakan mobil dinas baru untuk aktivitas kedinasannya memimpin ibu kota.
Heru Budi dibelikan mobil SUV Toyota Innova Zenix Hybrid berwarna hitam tipe Q. Ia mengungkapkan, jika mobil tersebut baru dibelikan setelah sembilan bulan bertugas menjabat Pj Gubernur DKI.
Selama ini, Heru Budi mengungkapkan hanya menggunakan kendaraan dinas dari Sekretariat Presiden, lantaran ia juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden.
"Nggak, jadi gini saya sudah sembilan bulan jadi Pj Gubernur mulai dari awal sampai kemarin masih menggunakan mobil dari Sekretariat Presiden. Baru hari ini dibeliin sama Pemda DKI," katanya pada Selasa (27/6/2023).
Berdasarkan penelusuran di situs jual beli mobil, kendaraan berbahan bakar hibrid, listrik dan bensin ini dibanderol dengan harga Rp 600-an juta.
Mobil tersebut kali pertama terlihat digunakan saat menghadiri acara di Kantor Perumda Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur.
Sebelumnya diberitakan, Heru Budi bakal memiliki tambahan dua mobil untuk kendaraan dinasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Saat ini ia juga sudah memiliki satu mobil dinas atas jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Artinya, selama menjabat dua posisi Kasetpres dan Pj Gubernur, Heru Budi bakal memiliki tiga mobil dinas.
Untuk pengadaan dua mobil dinas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Satu mobil yang akan dibeli bertenaga listrik jenis sedan dengan merek Hyundai Ioniq 5 Signature.
Satu lagi adalah mobil jenis jeep yang belum ditentukan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono Joko menjelaskan, jika mobil dinas Gubernur DKI yang dipakai Anies Baswedan bermerek Land Cruiser telah dijual kepada capres dari Koalisi Perubahan tersebut dengan harga murah.
Otomatis, selama empat bulan menjabat Pj Gubernur Heru belum punya mobil dinas. Ia juga menyebut pembelian ini dibolehkan karena sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
"Ada ketentuan bahwa kepala daerah yang menjabat lebih dari empat tahun itu diperbolehkan untuk mengambil alih kendaraan dinas itu. Tapi tidak gratis, dijual dengan harga yang terjangkau dan mekanismenya menggunakan penunjukan langsung," ucap Joko.
TERPOPULER
