REGIONAL:
Suara.com - Pengacara David Ozora, Melissa Anggraeni kembali bicara soal restitusi yang seharusnya diterima oleh kliennya. Melissa menilai keterangan saksi ahli di sidang kasus penganiayaan David harus diabaikan.
Sebab, saksi ahli hukum pidana yakni Ahmad Sofian menilai, restitusi bisa diganti dengan penambahan masa kurungan pidana. Melissa mengatakan, restitusi semestinya urusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Keterangan terkait restitusi kita bisa atau patut diabaikan. Karena bukan keahliannya, dalam menghitung proyeksi angka dan sebagainya itu keahlian LPSK," ujar Melissa setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (11/7/2023).
Melissa menyebut, majelis hakim dalam memutuskan nilai restitusi harus merujuk pada nilai atau jumlah yang dihitung oleh LPSK. Dia justru mempertanyatakan keterangan ahli yang menyebut ganti rugi atas penganiayaan diganti dengan kurungan penjara.
"Maka hakim dalam ini harusnya merujuk kepada LPSK bukan dari ahli yang tadi terkait itu kalau misalnya ini digantikan kurungan ini seperti apa? Karena ini kan bicara angka, nominal," ujarnya.
Lebih lanjut, Melissa mengatakan masa depan kliennya kini sudah rusak. Ditambah masa pengobatan yang panjang dan kondisi David yang kini belum kunjung pulih.
"Masa depan anak yang sudah dirusak, kemudian pengobatan yang cukup panjang sampai saat ini. Kalau kita lihat, David itu bisa kita katakan, tidak sempurna lagi. Karena berjalan aja dia masih miring," jelas Melissa.
Angka Restitusi David
Sebelumnya, Anggota tim ahli penghitung restitusi LPSK Abdanev Nova menyebut ayah David Ozora, Jonathan Latumahina awalnya mengajukan restitusi Rp 50 miliar atas peristiwa penganiayaan yang dialami anakmya.
Abdanev mengatakan surat permohonan restitusi itu diajukan oleh Jonathan pada 17 Maret 2023. Di dalam surat itu dijelaskan mengenai kronologi penganiayaan dan bukti lainnya.
"Surat permohonan restitusi dari saudara Jonathan mewakili korban David Ozora itu tertanggal 17 maret 2023," kata Abdanev di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (20/6/2023).
"Permohonan tersebut dilampiri dengan bukti-bukti?" tanya Hakim Alimin.
"Permohonannya identitas, kronologi, kemudian beberapa bukti-bukti," jawab Abdanev.
Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono kemudian mempertegas mengenai data pendukung yang ada di surat permohonan ganti Rugi Jonathan. Abdanev memaparkan, komponen pendukung yang dimaksud adalah ganti rugi kehilangan kekayaan hingga biaya perawataan.
"Data pendukungnya?" tanya Hakim Alimin menegaskan.
TERPOPULER
