Infografis
Hal ini pun yang membuat banyak pihak swasta yang akhirnya "mengkambinghitamkan" para penyelenggara negara dalam kasus korupsi.
2. Pejabat pemerintahan
Pihak institusi kedua yang menjadi penyumbang koruptor terbesar adalah para jajaran pejabat pemerintahan, terlebih lagi pejabat yang berhubungan dengan administrasi, perizinan, hingga pelaksana pelayanan publik.
Pejabat dalam tingkat eselon ini biasanya menjalin kerjasama dengan pihak eksternal pemerintahan sehingga rentan dalam terlibat kasus korupsi di luar kesepakatan secara resmi di pemerintahan.
3. Legislatif
Tak hanya pejabat pemerintahan di tingkat eselon, para legislator pun erat dengan kasus korupsi. Publik mungkin masih ingat dengan kasus korupsi e-KTP yang menyebabkan eks Ketua DPR RI Setya Novanto dijebloskan ke penjara.
Hal ini pun membuat kepercayaan publik terhadap para legislator atau pemangku jabatan di legislatif berkurang.
4. Pimpinan tingkat regional
Pihak lain yang juga erat dengan kasus korupsi adalah para pimpinan tingkat regional seperti Gubernur, Bupati, Walikota, hingga perangkatnya. Para pejabat pemerintahan yang sering kali mengutamakan pelayanan publik ini pun harus menjalin kerjasama dengan banyak pihak.
Baca Juga: PT Hitakara Kembali Desak Hakim Batalkan Putusan PKPU: Aroma Suap Sangat Kuat
Iming-iming dari pihak eksternal yang sering menjerumuskan para pimpinan regional ini dalam kasus korupsi, suap, hingga gratifikasi.
