Bukan KPK, Danpuspom TNI Baru Tahu Kabasarnas jadi Tersangka Suap dari Berita Media

Suara.com - Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko mengaku baru mengetahui Kepala Basarnas Henri Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan Letkol Afri Budi Cahyanto terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dari pemberitaan media.

"Jadi terus terang OTT ini kami terima dari berita media," ujar Agung kepada wartawan di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (28/7/2023).

Setelah mengetahui adanya berita penetapan tersangka dan OTT anggotanya, Agung menyebut memerintahkan anak buahnya menuju Gedung Merah Putih KPK.

"Jadi setelah mendapat berita tersebut, kami mengirim tim untuk merapat ke KPK. Di sana berkoordinasi, untuk yang tertangkap tangan dalam hal ini Letkol ABC sudah berada di sana," sebut Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan proses penetapan tersangka dan OTT sudah melalui tahapan yang panjang. Dia menilai, KPK sejak awal semestinya melakukan koordinasi dengan Puspom TNI.

"Kalau kita ketahui kemarin bahwa OTT yang terjadi atas nama Letkol ABC, kita ketahui alurnya adalah melakukan profiling dulu, kemudian penguntitan hingga penangkapan," ujar Julius.

"Prosedur ini mestinya cukup panjang, dan dari pihak KPK sudah tahu bahwa ini adalah oknum TNI," imbuhnya.

Protes Henri dan Afri Tersangka

Sebelumnya, Agung menyatakan pihaknya keberatan pasca KPK menetapkan Kepala Basarnas Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

"TIm kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer," kata Agung dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat.

Sebab, Agung menilai TNI punya aturan sendiri untuk menegakkan hukum.

"Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri," tegas dia.

Agung menyebut penetapan Henri dan Afri sebagai tersangka beberapa hari lalu oleh KPK justru menimbulkan polemik.

"Saat press conference ternyata statement itu keluar, bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdya HA ditetapkan sebagai tersangka. Di sini mulai bergulir timbul polemik di media," paparnya.

Sebut KPK Salahi Aturan