4 Kontrovesi PPDB Zonasi yang Jadi Perbincangan Hangat

Rifan Aditya

Senin, 31 Juli 2023 | 08:25 WIB
4 Kontrovesi PPDB Zonasi yang Jadi Perbincangan Hangat
Ilustrasi PPDB Zonasi , kontroversi PPDB Zonasi (Freepik)

Suara.com - Belakangan ini kontroversi PPDB Zonasi sedang menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, sejumlah peserta didik ada yang menggunakan alamat palsu dalam proses pendaftaran PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) jalur zonasi.

Fenomena ini telah menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) untuk mengambil tindakan yang tegas guna menjaga integritas sistem PPDB, khususnya PPDB jalur zonasi.

Selain alamat rumah, ada juga pemasalahan lainnya yang menuai kontroversi PPDB jalur zonasi ini. Untuk lebih jelasnya, berikut ini sejumlah permasalah PPDB zonasi yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Kelebihan calon siswa

Masalah PPDB zonasi 2023 yang juga menjadi perbincangan berbagai pihak yaitu jumlah calon peserta didik di beberapa daerah terlalu berlebihan, terutama di perkotaan. Hal inilah yang memicu para calon siswa yang tidak lolos PPDB  memilih sekolah swasta.

2. Sekolah kekurangan siswa

Meski ada sejumlah daerah yang sekolahnya kelebihan siswa, namun di sejumlah daerah lainnya justru ada sekolah yang kekurangan siswa yang daftar. Hal ini diduga karena ada banyak sekolah negeri yang lokasinya berdekatan sehingga dalam satu zona ada terlalu banyak sekolah.

3. Jual beli kursi, siswa titipan, dan pungli

Permasalahan lainnya yang menuai kontroversi dalam PPDB jalur zonasi ini yaitu adanya jual beli kursi, siswa titipan, dan bahkan pungli di beberapa daerah. Bagi Kepala sekolah atau guru yang tidak berpower seolah tidak memiliki kemampuan menolak permintaan tersebut.

4.  Tidak tertampung Sekolah negeri

Sistem PPDB zonasi ini dirancang guna meningkatkan pemerataan pendidikan di seluruh kalangan. Akan tetapi yang terjadi di lapangan justru terdapat calon siswa yang keterbatasan ekonomi (jalur afimasi) yang tidak tertampung sekolah negeri yang ada dalam satu zonasi.

Padahal harusnya sistem PPDB ini oleh bisa menjadi acuan pemerataan pendidikan. Selain itu, sistem PPDB juga harusnya berpihak terhadap siswa miskin atau keterbatasan ekonomi untuk dapat bersekolah di area dekat rumahnya sehingga tak perlu mengeluarkan biaya ongkos yang banyak.

Demikian ulasan mengenai kontroversi PPDB zonasi yang belakangan ini sedang menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan. Semoga permasalah zonasi PPDB ini bisa segara teratasi guna menjaga integritas sistem PPDB dalam pendidikan. Semoga informasi ini bermanfaat!

Kontributor : Ulil Azmi

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Awal Mula Munculnya Kebijakan Sistem PPDB Zonasi: Kini Tuai Banyak Kontroversi

Awal Mula Munculnya Kebijakan Sistem PPDB Zonasi: Kini Tuai Banyak Kontroversi

News | Minggu, 30 Juli 2023 | 17:57 WIB

Sebut Sistem Zonasi PPDB Kebijakan Menteri Sebelumnya, Nadiem Makarim: Kita Kena Getahnya

Sebut Sistem Zonasi PPDB Kebijakan Menteri Sebelumnya, Nadiem Makarim: Kita Kena Getahnya

News | Sabtu, 29 Juli 2023 | 21:17 WIB

Jawab Persoalan Sistem Zonasi Saat PPDB, Ganjar Bangun Sekolah Vokasi di 17 Kecamatan

Jawab Persoalan Sistem Zonasi Saat PPDB, Ganjar Bangun Sekolah Vokasi di 17 Kecamatan

Bisnis | Kamis, 27 Juli 2023 | 08:20 WIB

Wali Kota Surabaya Buka Suara Kasus Penipuan Berkedok Calo PPDB: OS Maneh

Wali Kota Surabaya Buka Suara Kasus Penipuan Berkedok Calo PPDB: OS Maneh

Jatim | Rabu, 26 Juli 2023 | 07:55 WIB

Terkini

Waspada Jasa Badal Haji Bodong, DPR Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Resmi

Waspada Jasa Badal Haji Bodong, DPR Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Resmi

News | Senin, 01 Juni 2026 | 19:34 WIB

Soroti Maraknya Jasa Badal Haji Ilegal, DPR Dorong Pembentukan Lembaga Resmi

Soroti Maraknya Jasa Badal Haji Ilegal, DPR Dorong Pembentukan Lembaga Resmi

News | Senin, 01 Juni 2026 | 19:31 WIB

Ramai Sebutan Gotham City untuk Jakarta Barat, Walkot Iin Mutmainnah Buka Suara

Ramai Sebutan Gotham City untuk Jakarta Barat, Walkot Iin Mutmainnah Buka Suara

News | Senin, 01 Juni 2026 | 19:27 WIB

Gurita Korupsi Bea Cukai, KPK Bidik 20 Forwarder di Seluruh Pelabuhan Indonesia

Gurita Korupsi Bea Cukai, KPK Bidik 20 Forwarder di Seluruh Pelabuhan Indonesia

News | Senin, 01 Juni 2026 | 19:20 WIB

Pemilik Rumah Yakin Teror Api Misterius di Sleman Bukan Fenomena Mistis

Pemilik Rumah Yakin Teror Api Misterius di Sleman Bukan Fenomena Mistis

News | Senin, 01 Juni 2026 | 18:55 WIB

Hari Lahir Pancasila, Menteri PANRB Rini: Kita Hadirkan Pelayanan Publik yang Memberi Manfaat Nyata

Hari Lahir Pancasila, Menteri PANRB Rini: Kita Hadirkan Pelayanan Publik yang Memberi Manfaat Nyata

News | Senin, 01 Juni 2026 | 18:28 WIB

Pelaku Penganiayaan di Jakbar Mengaku Lupa Kejadian karena Mabuk

Pelaku Penganiayaan di Jakbar Mengaku Lupa Kejadian karena Mabuk

News | Senin, 01 Juni 2026 | 18:17 WIB

Peneliti UGM Tak Temukan Kaitan Sistem Kelistrikan dengan Munculnya Api Misterius di Sleman

Peneliti UGM Tak Temukan Kaitan Sistem Kelistrikan dengan Munculnya Api Misterius di Sleman

News | Senin, 01 Juni 2026 | 18:14 WIB

Prabowo-Megawati Asyik Masyuk di Gedung Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?

Prabowo-Megawati Asyik Masyuk di Gedung Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?

News | Senin, 01 Juni 2026 | 18:11 WIB

Aturan Pendirian Rumah Ibadah Dinilai Gagal Lindungi Minoritas, Prabowo Diminta Cabut

Aturan Pendirian Rumah Ibadah Dinilai Gagal Lindungi Minoritas, Prabowo Diminta Cabut

News | Senin, 01 Juni 2026 | 18:06 WIB