REGIONAL:
Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berencana melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Pengawas KPK.
Hal itu buntut kontroversi penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan anak buah Letkol Afri Budi Cahyanto. Henri dijadikan tersangka, setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Afri dan sejumlah orang lainya pada Selasa (25/7).
"Ya itu saya akan lapor Dewan Pengawas KPK, belepotannya pimpinan KPK selama mengurusi Basarnas ini. Dan saya meminta nanti itu dinyatakan dugaan pelanggaran berat," kata Boyamin lewat keterangan tertulisnya, Senin (31/7/2023).
Boyamin menyoroti sejumlah pernyataan pimpinan KPK dalam penangan perkara ini. Pertama soal Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang meyebut mereka belum menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) Henri dan Afri, namun mengumumkan keduanya sebagai tersangka.
"Pertama diumumkan Pak Alexander Marwata, padahal tidak berwenang. Karena apapun, apalagi terus diakui belum ada sprindik, lah kok diumumkan tersangka itu kan sudah salah besar," ujarnya.
Kemudian Wakil Ketua Johanis Tanak yang meminta maaf dan menyalahkan penyelidik yang menangani perkara di Basarnas. Ketiga soal pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri.
"Setalah ramai-ramai begitu Pak Firli kemudian ngomong bahwa itu tanggungjawab pimpinan. Lha, kenapa sejak awal tidak pimpinan padahal pimpinan ini kolektif kolegial. Jadi, kesalahannya Pak Marwata, Kesalahan Pak Tanak, itu juga kesalahan kolektif," tuturnya.
Johanis Tanak Minta Maaf
Johanis Tanak usai bertemu dengan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung menyampaikan permohonan maaf ke TNI dan Panglima TNI.
Henri dijadikan tersangka, setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT kepada Afri dan sejumlah orang lainya pada Selasa (25/7).
"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasannya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kami yang tangani, bukan KPK," kata Tanak.
Tanak menyinggung soal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 soal pokok-pokok peradilan. Di dalamnya ada empat peradilan, umum, militer, tata usaha negara, dan agama.
"Nah peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer," ujar Tanak.
Dia tak merinci lebih jauh soal kekhilafan tim KPK dalam perkara ini, namun dia menyebut mereka memohon maaf.
"Oleh karena itu, kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kekhilafan ini kami mohon dapat dimaafkan," kata Tanak.
TERPOPULER
