Suara.com - Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) menggelar rapat koordinasi atau rakor membahas penanganan pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaytun pada hari ini. Rakor itu digelar setelah Bareskrim Polri menahanan Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang usai berstatus sebagai tersangka.
Pantauan di kantor Kementerian Polhukam, sejumlah mobil berpelat dinas RI milik pejabat tinggi sudah terparkir di halaman, Kamis (3/8/2023).
Adapun yang terpantau hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menyusul kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Agama Yaqut Cholis Qoumas.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menilai Pondok Pesantren Al Zaytun tidak memiliki masalah secara institusi.
"Jadi saya berharap agar masyarakat tahu betul bahwa kasus Al Zaytun itu bukan pondok pesantrennya yang bermasalah," ungkap Mahfud kepada wartawan di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).
Mahfud mengatakan yang bermasalah di Al Zaytun adalah individunya. Dalam hal ini pimpinannya yakni Panji Gumilang yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"Tetapi orangnya yang berdasarkan ukuran-ukuran hukuman pidana, bukan lagi patut diduga, tapi sudah disangka bukan diduga sekarang, disangka secara resmi," tutur dia.
Nasib Ponpes Al Zaytun
Mahfud MD sebelumnya memastikan pemerintah tidak menyetop kegiatan operasional di Pondok Pesantren Al Zaytun meski Panji Gumilamg ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Dalam hal ini, Mahfud menjamin hak pendidikan setiap santri yang ada di Al Zaytun tetap dilindungi.
"Pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid," ujar Mahfud, Selasa.
Mahfud mengatakan pemerintah juga akan mulai turun tangan mengurusi manajemen di Al Zaytun guna melanjutkan kegiatan opersional di sana.
"Kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaran Pondok Pesantren Al Zaytun sehingga kita juga sudah mengantisipasi mungkin dalam waktu satu hari ini," ungkap Mahfud.
Dalam waktu dekat, kata Mahfud, pemerintah akan menggelar rapat dengan pihak terkait untuk melakukan koordinasi lebih lanjut.
"Saya akan segera mengadakan rapat dengan Menko PMK, Menag, Mendagri, Menkuham dan dengan Gubernur Jawa Barat akan koordinasi untuk penanganannya agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya," imbuhnya.
TERPOPULER
