Diprotes Kubu Haris-Fatia 'Nyontek' Pasal di Sidang 'Lord' Luhut, Begini Reaksi Mayjen TNI Heri Wiranto

"Berarti berbasis permintaan ahli, 'tolong tunjukkan pasal sekian', baru ahli meminta," ucap kuasa hukum Haris-Fatia lainnya.

"Iya tapi ini sudah diperlukan oleh ahli ini diperlukan," jelas Hakim Cokorda.

Tak berhenti di situ, pengacara Haris-Fatia kembali memprotes hal tersebut lantaran jaksa penuntut umum (JPU) memberikan kisi-kisi jawaban kepada Heri.

"Mohon izin Yang Mulia, dari tadi yang disampaikan, bahwa kami menghormati jika memang ahli ini membutuhkan Undang-Undang tapi jangan seperti terlihat terkesan seperti memberi kisi-kisi JPU terhadap ahli, Yang Mulia," tutur pengacara Haris dan Fatia.

Pengacara Haris dan Fatia merasa heran Heri tidak mampu menjelaskan mengenai definisi pertahanan. Mereka curiga Heri tidak kredibel untuk dihadirkan sebagai saksi ahli.

"Ahli menjelaskan definisi, masak definisi aja harus nyontek di Undang-Undang. Lazimnya ahli ini sudah mengetahui. Ini kami jadi curiga ketika JPU menggunakan teknis-teknis seperti ini. Apakah ahli jni kompeten atau tidak memberikan keterangan di persidangan ini Yang Mulia?" cecar pengacara Haris-Fatia lebih lanjut.

"Keberatan majelis, itu asumsi. Pada prinsipnya bisa disampaikan dalam keberatan," ucap jaksa.

"Justru itu kami keberatan di sini untuk menyampaikan kepada Yang Mulia majelis hakim untuk memulai," imbuh jaksa.

Dakwaan Jaksa

Dalam sidang ini, Haris dan Fatia didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa.

Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.

Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.

Haris dan Fatia didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di-juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.