Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan jika Presiden Joko Widodo tidak pernah campur tangan dalam pembentukan koalisi atau kerja sama politik untuk Pilpres 2024.
Menurutnya, Jokowi sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait namanya dicatut lantaran disebut ada di balik bergabungnya Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto.
"Tentang Pak Jokowi yang namanya dicatut, beliau sudah klarifikasi bahwa itu tidak benar. Pak Jokowi tidak pernah campur tangan di dalam pembentukan kerja sama partai politik," kata Hasto ditemui di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Kendati begitu, ia menekankan, jika Pilpres berbeda konteksnya dengan Pileg. Menurutnya, dalam Pilpres kekuatan figur sangat penting.
"Di dalam pilpres kekuatan figur itu sangat penting, bagaimana sosok pemimpin yang jujur, merakyat, visioner, yang menjadi bagian dari representasi dari rakyat itu sendiri," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia begitu besar, sehingga seorang figur calon presiden terutama, harus punya stamina yang tinggi untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
"Kita lihat Pak Ganjar Pranowo dengan usia 53 tahun, itu mampu bergerak cepat membangun kemajuan Indonesia raya kita," tuturnya.
Bantahan Jokowi
Presiden Jokowi sebelumnya buka suara terkait keputusan Golkar dan PAN yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Jokowi mengatakan dirinya tidak ikut campur dengan langkah Golkar dan PAN yang merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra dan PKB.
"Ya itu urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai," ujar Jokowi usai menyerahkan tanda kehormatan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8).
Jokowi menambahkan dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN menyangkut dukungan Pilpres 2024.
"Ndak, ndak, ndak, itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerja sama itu urusan partai, saya bukan ketua partai," jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan koalisi partai pendukung pemerintahan tetap berjalan.
