Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dana Rp 1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Dia mendorong temuan itu diproses secara hukum.
"Ya kejahatan sebagaimana disampaikan oleh PPATK harus diproses hukum, karena PPATK kan sebagai instrumen awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi melalui aliran dana yang terjadi. Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan," kata Hasto ditemui di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Apalagi, kata dia, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menaruh perhatian terhadap isu lingkungan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya program merawat pertiwi.
Hasto lantas menyampaikan catatan yang dimiliki pihaknya terhadap apa yang telah dilakukan Presiden RI Jokowi. Terutama soal program Food Estate atau pengembangan pangan yang disebutnya kekinian telah disalahgunakan.
"Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan. Dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, PDIP dengan program merawat pertiwi menunjukan cara berpolitik yang baik. Ia lantas menyampaikan, dalam mencari pemimpin juga harus dilihat rekam jejaknya terhadap merawat pertiwi.
"Inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan, untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," katanya.
