Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dana Rp 1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Dia mendorong temuan itu diproses secara hukum.
"Ya kejahatan sebagaimana disampaikan oleh PPATK harus diproses hukum, karena PPATK kan sebagai instrumen awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi melalui aliran dana yang terjadi. Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan," kata Hasto ditemui di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Apalagi, kata dia, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menaruh perhatian terhadap isu lingkungan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya program merawat pertiwi.
Hasto lantas menyampaikan catatan yang dimiliki pihaknya terhadap apa yang telah dilakukan Presiden RI Jokowi. Terutama soal program Food Estate atau pengembangan pangan yang disebutnya kekinian telah disalahgunakan.
"Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan. Dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, PDIP dengan program merawat pertiwi menunjukan cara berpolitik yang baik. Ia lantas menyampaikan, dalam mencari pemimpin juga harus dilihat rekam jejaknya terhadap merawat pertiwi.
"Inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan, untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," terangnya.
Aliran Dana Rp 1 Triliun
Untuk diketahui, PPATK mengungkapkan adanya temuan dana Rp 1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan temuan itu dipaparkan kepada KPU dan Bawaslu beberapa waktu yang lalu.
"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp 1 Triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik," ujar Ivan dalam paparannya di Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/7).
Menurut Ivan, PPATK kini tengah berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan. Sejauh ini, kata Ivan, berdasarkan temuan PPATK tidak ada satu pun peserta Pemilu yang bersih dari kejahatan tersebut.
Ivan menjelaskan PPATK setidaknya menemukan adanya risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada dana kampanye di sejumlah provinsi. Dengan persentase tertinggi ditemukan di Provinsi Jawa Timur.
TERPOPULER
