REGIONAL:
- Guru Besar Fisipol UGM Gabriel Lele mengkritik kebijakan kenaikan tukin TNI dan Kemenhan pada Selasa (4/8/2026).
- Kebijakan kenaikan tukin tersebut dinilai diskriminatif karena mengabaikan nasib guru honorer dan tenaga kesehatan di tengah krisis fiskal.
- Pemerintah didesak memangkas anggaran proyek tidak mendesak guna mencegah pembengkakan utang akibat tata kelola belanja buruk.
Suara.com - Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Langkah ini dinilai tidak adil dan melukai rasa keadilan masyarakat di tengah kemelut krisis fiskal serta diabaikannya nasib guru honorer dan tenaga kesehatan.
Gabriel menilai perlakuan istimewa kepada Kemenhan dan TNI memperlihatkan buruknya skala prioritas pemerintah saat ini. Di saat sektor pelayanan publik dasar sedang terpuruk, pemerintah justru mengalokasikan anggaran lebih besar untuk sektor pertahanan.
"Kira-kira pesannya saat ini 'mari kita yang di pemerintah kita pesta, biarkan rakyat yang cuci piring' gitu kira-kira," tegas Gabriel kepada Suara.com, Selasa (4/8/2026).
Menurut Gabriel, publik memiliki alasan yang masuk akal untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Kenaikan tukin dinilai dilakukan secara diskriminatif.
Pasalnya, kebijakan itu hanya menyasar instansi tertentu. Padahal, beban hidup dan krisis ekonomi dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
"Jadi sangat-sangat disayangkan, sangat patut untuk dipertanyakan mengapa kebijakannya justru menaikkan gaji secara diskriminatif," ucapnya.
"Nah maka orang boleh saja kemudian berspekulasi... ah ini dalam rangka konsolidasi militer," imbuhnya.
Ia mengkritik pemerintah karena kerap beralasan "tidak ada anggaran" setiap kali dituntut meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik atau tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan. Namun, dalih keterbatasan anggaran itu seolah menguap ketika menyangkut alokasi anggaran untuk militer.
"Hal-hal yang langsung berhubungan dengan publik kalau kita mau bicara tentang bagaimana membangun optimisme, membangun kesejahteraan apalagi bangsa ini. Jadi fokus saja pada mereka-mereka yang langsung berurusan dengan publik," tegasnya.
Gabriel juga menyoroti risiko memburuknya kondisi fiskal negara akibat kebijakan belanja yang dinilainya berlebihan. Apalagi, di tengah defisit anggaran yang membengkak hingga sejumlah daerah kesulitan membayar gaji ASN dan PPPK.
"Yang saya khawatirkan itu adalah ini negara merelaksasi belanjanya dan ketika pendapatan tidak mencukupi, ya sudah ambil jalan pintas saja, yaitu utang," ujarnya.
Ia mengatakan sikap pemerintah yang memaksakan kenaikan tukin tanpa naskah akademik dan konsultasi publik yang transparan menjadi bukti buruknya tata kelola negara.
Alih-alih berbasis data ilmiah (evidence-based policy), perumusan kebijakan saat ini dinilai murni lahir dari dorongan impulsif atau bahkan wangsit elite politik semata.
"Kebijakan publik di Indonesia itu sama sekali tidak jelas tujuannya. Tidak jelas permasalahan apa yang mau diselesaikan," tandasnya.
Melihat pola belanja tersebut, pemerintah didesak segera memangkas anggaran proyek-proyek kementerian yang dinilai tidak mendesak.
"Kalau kita mengenal paradigma utamanya adalah evidence-based policy, yang terjadi di Indonesia itu adalah kebalikannya ya, policy-based evidence. Bikin dulu kebijakannya, baru dicari-cari bukti pendukungnya," pungkasnya.
TERPOPULER