Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menemui korban pelanggaran HAM berat tahun 65' di beberapa negara Eropa yakni Belanda dan Ceko.
Dalam pertemuan itu Mahfud didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoli. Dalam kesempatan itu Mahfud menyebut pemerintah memastikan melakukan pemulihan hak korban tragedi 65'.
"Yang kita lakukan adalah untuk mengembalikan hak konstitusional dan hak-hak hukum terhadap korban," ujar Mahfud di Ceko dalam siaran Youtube dikutip Rabu (30/8/2023).
Mahfud menyatakan para eksil 65' dalam hal ini eks mahasiswa ikatan dinas tidak punya salah kepada negara. Mahfud menyebut sejumlah eksil 65' di Eropa menolak tegas surat pernyataan dari pemerintah Orde Baru.
"Anda tidak punya salah ke negara. Tidak sempat membantah ke pengadilan lalu kalah," kata Mahfud.
Surat pernyataan itu secara umum berisi dukungan kepada rezim Orde Baru dan mengutuk pemerintahan era Soekarno. Akhirnya, pemerintah menarik izin paspor para eks mahasiswa ikatan dinas itu.
Mereka, kata Mahfud, terlantar di berbagai negara Eropa. Kedatangannya menemui para eksil 65' justru ingin memberikan akses untuk bisa pulang kembali ke Indonesia.
"Bapak Ibu semua, silakan menikmati fasilitas warga negara atau orang eks warga negara yang ingin menjadi warga negara kembali," ucap Mahfud.
Pemerintah akan memberikan kebijakan khusus bagi para eksil 65' untuk mengembalikan haknya yang pernah dirampas oleh negara.
TERPOPULER
