KontraS: Penunjukkan Pj Kepala Daerah Tak Sesuai AUPB!

Ria Rizki Nirmala Sari, Dea Hardiningsih Irianto

Jum'at, 08 September 2023 | 13:46 WIB
KontraS: Penunjukkan Pj Kepala Daerah Tak Sesuai AUPB!
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). [Dok]

Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menjelaskan penunjukkan Pj kepala daerah jauh dari mekanisme yang akuntabel dan transparan.

"Langkah yang diambil jelas mengangkangi asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas," kata Dimas dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (8/9/2023).

Meski pj hanya menjabat sementara tanpa melalui mekanisme pemilu, Dimas menilai tetap harus ada asas demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

"Demokratis yang dimaksud juga seharusnya dapat dimaknai dengan upaya pelibatan publik secara maksimal yakni bermakna dan bermanfaat," ujar Dimas.

Dengan begitu, masyarakat bisa memastikan kemampuan pj kepala daerah sesuai dengan permasalahan yang ada di daerah tempatnya bertugas.

Dimas juga menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membangkangi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XX/2022 yang mengamanatkan dibentuknya peraturan teknis sebagai turunan dari Pasal 201 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Jika ditelusuri, MK bahkan mengamanatkan agar pengisian posisi Penjabat Kepala Daerah harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan publik luas," ucap dia.

Bahkan, Ombudsman RI telah menyebut Kemendagri telah terbukti melakukan maladministrasi dalam prosedur pengangkatan pj kepala daerah dan mengabaikan kewajiban hukum atas putusan MK.

baca juga

"Adapun Ombudsman RI juga merekomendasikan Kemendagri agar melakukan tindakan korektif salah satunya menyiapkan naskah usulan pembentukan peraturan pemerintah terkait proses pengangkatan, lingkup kewenangan, evaluasi kinerja hingga pemberhentian penjabat kepala daerah. Mendagri diberi tenggat dalam kurun waktu 30 hari untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut," tandas Dimas.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Menangkan Sengketa di KIP, ICW Sebut Kemendagri Belum Penuhi Keterbukaan Soal Pj Kepala Daerah

Menangkan Sengketa di KIP, ICW Sebut Kemendagri Belum Penuhi Keterbukaan Soal Pj Kepala Daerah

News | Jum'at, 08 September 2023 | 12:10 WIB

Fatia Eks Koordinator KontraS Diperiksa sebagai Terdakwa di Sidang Kasus 'Lord' Luhut

Fatia Eks Koordinator KontraS Diperiksa sebagai Terdakwa di Sidang Kasus 'Lord' Luhut

News | Senin, 28 Agustus 2023 | 11:08 WIB

KontraS Desak Kapolri Segera Pecat Tiga Polisi Terdakwa Kasus Tragedi Kanjuruhan

KontraS Desak Kapolri Segera Pecat Tiga Polisi Terdakwa Kasus Tragedi Kanjuruhan

News | Jum'at, 25 Agustus 2023 | 13:43 WIB

Buntut Kerusuhan di Dago Elos, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kasat Reskrim dan Kapolrestabes Bandung Dicopot!

Buntut Kerusuhan di Dago Elos, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kasat Reskrim dan Kapolrestabes Bandung Dicopot!

News | Rabu, 16 Agustus 2023 | 21:43 WIB

Perintah Tembak Mati Begal, KontraS Sebut Bobby Nasution Langgar 4 Aturan: Bentuk Pengangkangan Hak Hidup

Perintah Tembak Mati Begal, KontraS Sebut Bobby Nasution Langgar 4 Aturan: Bentuk Pengangkangan Hak Hidup

News | Jum'at, 21 Juli 2023 | 18:11 WIB

Terkini

Dramatis! Wanita di Situbondo Selamat Usai 4 Jam Terjebak di Sumur 20 Meter

Dramatis! Wanita di Situbondo Selamat Usai 4 Jam Terjebak di Sumur 20 Meter

Jatim | Kamis, 19 November 2026 | 12:45 WIB

Simulasi UMP 2027 di 38 Provinsi: Jakarta Hampir Rp6 Juta, Jabar Terendah

Simulasi UMP 2027 di 38 Provinsi: Jakarta Hampir Rp6 Juta, Jabar Terendah

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 12:45 WIB

Demi Promosi Film, Jeon Do Yeon Akhirnya Buat Akun Instagram Pribadi

Demi Promosi Film, Jeon Do Yeon Akhirnya Buat Akun Instagram Pribadi

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 12:45 WIB

Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes

Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:44 WIB

Oh Dear, Look What I Got!: Perjalanan Belanja Berubah Menjadi Kekacauan

Oh Dear, Look What I Got!: Perjalanan Belanja Berubah Menjadi Kekacauan

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 12:44 WIB

Aturan Soal Peningkatan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

Aturan Soal Peningkatan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:41 WIB

Tak Hanya Koruptor, UU Perampasan Aset Juga Sasar Harta Pelaku Penipuan dan Penggelapan Massal

Tak Hanya Koruptor, UU Perampasan Aset Juga Sasar Harta Pelaku Penipuan dan Penggelapan Massal

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:39 WIB

Apa Kegunaan Sunscreen Kolagen? Ini 3 Rekomendasi Produknya

Apa Kegunaan Sunscreen Kolagen? Ini 3 Rekomendasi Produknya

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 12:36 WIB

Persija dan Persib Kompak Kena Sanksi Komdis PSSI, Total Denda Tembus Rp105 Juta

Persija dan Persib Kompak Kena Sanksi Komdis PSSI, Total Denda Tembus Rp105 Juta

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 12:35 WIB

RUU Perampasan Aset Disahkan, Pukat UGM Sebut Macan Ompong dan Pepesan Kosong

RUU Perampasan Aset Disahkan, Pukat UGM Sebut Macan Ompong dan Pepesan Kosong

News | Kamis, 19 November 2026 | 12:34 WIB

×