REGIONAL:
Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pengelola gedung-gedung di Jakarta segera memasang alat penyemprot kabut air dari ketinggian demi mengurangi polusi udara alias water mist. Ia pun berencana melakukan inspeksi dadakan alias sidak ke sejumlah gedung.
Pemprov DKI sebelumnya meminta pemasangan water mist generator dilakukan sebelum 11 September 2023.
"Nanti kita keliling (gedung-gedung) ya," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/9/2023).
Heru menyebut, sebenarnya sudah banyak perkantoran yang sudah memasang alat tersebut. Namun, ia tak merinci berapa jumlah pengelola yang telah mengikuti aturan itu.
"Sudah banyak kok yang beli," tuturnya.
Kepala Sekretariat Presiden ini pun meminta agar pemasangan alat water mist generator segera dilakukan.
Rencananya alat ini akan menjadi kelengkapan wajib untuk gedung-gedung tinggi di Jakarta.
"Ya semua harus beli bertahap," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rencananya bakal mewajibkan gedung-gedung tinggi di Jakarta memasang alat penyemprot kabut udara alias water mist generator untuk mengurangi polusi udara. Namun hingga sejauh ini, baru empat gedung swasta yang menaati anjuran itu.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Erni Pelita Fitratunnisa.
Ketiga perusahaan itu di antaranya adalah PT United Tractors, PT Pama Persada, PT SOHO Global Health.
Targetnya, Pemprov sudah meminta ratusan gedung swasta dengan ketinggian tertentu memasang alat tersebut sebelum tanggal 11 September mendatang.
Lebih lanjut, Erni menyebut water mist generator juga baru dipasang di Balai Kota DKI Jakarta dan kantor lima wali kota di Jakarta.
"Yang pasti (water mist sudah terpasang) di gedung Balai Kota ada 2, kemudian semua kantor wali kota sudah pasang, kemudian tiga gedung swasta di DKI," ujar Erni di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/9/2023).
Untuk pemasangan di gedung Pemprov DKI, Erni menyebut sumbernya bisa berasal dari beberapa mata anggaran. Setiap satuan kerja perangka daerah (SKPD) diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat pengusir polusi udara seharaga Rp50 juta tersebut.
"Anggaranya Pemprov dari APBD, dari CSR (corporate social responsibility), dari BTT (belanja tak terduga), dari mana saja harus kita perjuangkan untuk ketersediaan alat," kata Fitri.
Sementara itu, Juru bicara Satgas Penanganan Pencemaran Udara DKI Ani Ruspitawati menyebut sebenarnya pihak swasta sudah berkomitmen untuk ikut memasang hingga mengoperasikan water mist untuk membantu menyelesaikan masalah pencemaran udara.
Namun, Ani mengaku ada kendala dalam proses produksi yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) lantaran belum bisa memproduksi water mist generator secara massal.
"Gedung-gedung swasta sudah siap untuk menyelenggarakan water mist sendiri. Hanya kendalanya adalah ketersediaan dari generatornya," katanya.
TERPOPULER