Kasus Kebocoran RPH MK Soal Putusan Batas Usai Capres-Cawapres Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Erick Tanjung, Muhammad Yasir

Kamis, 09 November 2023 | 18:09 WIB
Kasus Kebocoran RPH MK Soal Putusan Batas Usai Capres-Cawapres Dilaporkan ke Bareskrim Polri
Suasana jalannya sidang penetapan batas usia Capres dan Cawapres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (16/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Sekelompok orang yang mengatasnamakan Pengacara Pembela Pilar Konstitusi atau P3K melaporkan kasus dugaan kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi terkait putusan syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ke Bareskrim Polri.

Maydika Ramadani selaku perwakilan dari P3K menyebut laporannya telah diterima dan teregistrasi dengan Nomor: LP/B/356/XI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI pada Rabu, 8 November 2023 kemarin. Ia mengungkap alasan melaporkan kasus ini karena dianggap telah membuat kegaduhan di masyarakat.

"Kami Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K) merasa perlu untuk mewakili masyarakat Indonesia dalam hal membuat laporan kepolisian," kata Maydika kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

Di sisi lain, kata Maydika, kebocoran informasi RPH merupakan bentuk pelanggaran berat merujuk Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstutusi dijelaskan bahwa RPH. Pasal 40 Ayat 1 tersebut berbunyi; sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.

"Maka atas hal tersebut, terkait dengan permasalahan bocornya rapat permusyawaratan hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka tentu saja adalah pelanggaran berat dan tidak dapat ditolerir, karena telah menyebabkan kegaduhan dan permasalahan nasional yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Berdasar surat laporan yang diterima Suara.com tertera terlapor dalam perkara ini masih dalam penyelidikan. Sementara pasal yang dipersangkakan oleh P3K terhadap terlapor, yakni Pasal 112 KUHP tentang kebocoran dokumen rahasia negara.

Maydika berharap Bareskrim Polri dapat segera mengusut laporannya. Harapannya peristiwa serupa tidak terulang kembali.

"Serta agar dapat menimbulkan kembali keyakinan masyarakat Indonesia terhadap lembaga peradilan," tuturnya.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan sembilan Hakim Konstitusi melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sebab mereka terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam RPH.

baca juga

“Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Elektabilitas Prabowo-Gibran Melejit di Populi Center, Kubu Ganjar dan Anies Pertanyakan Hasil Survei

Elektabilitas Prabowo-Gibran Melejit di Populi Center, Kubu Ganjar dan Anies Pertanyakan Hasil Survei

Kotak Suara | Kamis, 09 November 2023 | 18:02 WIB

Gantikan Anwar Usman Ipar Jokowi, Suhartoyo Jadi Ketua MK Baru

Gantikan Anwar Usman Ipar Jokowi, Suhartoyo Jadi Ketua MK Baru

Video | Kamis, 09 November 2023 | 18:00 WIB

Anwar Usman Pribadi yang Enggak Enakan

Anwar Usman Pribadi yang Enggak Enakan

Lifestyle | Kamis, 09 November 2023 | 16:55 WIB

Terkini

UMP DKI 2027 Resmi Rp 6,1 Juta: Buruh Kecewa Siapkan Perlawanan, Pengusaha Terhimpit Beban Biaya

UMP DKI 2027 Resmi Rp 6,1 Juta: Buruh Kecewa Siapkan Perlawanan, Pengusaha Terhimpit Beban Biaya

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:22 WIB

Investasi Mudah, Uang Susah Kembali? Trader Wajib Cek Aturan Penarikan Dana

Investasi Mudah, Uang Susah Kembali? Trader Wajib Cek Aturan Penarikan Dana

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 15:21 WIB

Amran Ancam Sikat Mafia Alsintan Meski Libatkan Kerabat Menteri

Amran Ancam Sikat Mafia Alsintan Meski Libatkan Kerabat Menteri

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:20 WIB

Kisah Udin Ubah Haluan Kerja, Dari Ahli Gizi Menjadi Wali Asuh di Sekolah Rakyat Kediri

Kisah Udin Ubah Haluan Kerja, Dari Ahli Gizi Menjadi Wali Asuh di Sekolah Rakyat Kediri

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:18 WIB

Persaingan Platform Kripto Makin Ketat, OSL Genjot Aktivitas Transaksi Pengguna

Persaingan Platform Kripto Makin Ketat, OSL Genjot Aktivitas Transaksi Pengguna

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta

Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta

Jogja | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

UU Perampasan Aset dan Tantangan Memulihkan Kekayaan Negara

UU Perampasan Aset dan Tantangan Memulihkan Kekayaan Negara

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

Suzuki Boyong 11 Mobil Andalan dan Fasilitas Test Drive ke GJAW 2026

Suzuki Boyong 11 Mobil Andalan dan Fasilitas Test Drive ke GJAW 2026

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

UMP Jakarta Naik ke Rp6,1 Juta, Pengusaha ke Gubernur Pramono: Lowongan Kerja Akan Berkurang

UMP Jakarta Naik ke Rp6,1 Juta, Pengusaha ke Gubernur Pramono: Lowongan Kerja Akan Berkurang

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 15:13 WIB

Amran Murka, Traktor Bantuan Petani di Sulsel Diperjualbelikan: Tarik dan Hukum Pelakunya!

Amran Murka, Traktor Bantuan Petani di Sulsel Diperjualbelikan: Tarik dan Hukum Pelakunya!

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:12 WIB

×