Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun heran lantaran hingga saat ini tak ada yang berani menyuarakan pemakzulan alias impeachment terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal ini terjadi lantaran berbagai peristiwa yang dinilai menggerus demokrasi menjelang Pemilu.
Refly sendiri mengaku sebenarnya sudah lama mengkritik Jokowi karena memiliki catatan buruk dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat.
Pernyataan tersebut dikatakan Refly saat menjadi pembicara dalam diskusi Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
"Saya sudah mengkritik pemerintahan ini dan berkali-kali dianggap sakit hati dan sebagainya. Alhamdulilah, hari ini menemukan pembenarannya, bahwa pemimpin kita ini pemimpin yang bermasalah," ujar Refly.
"Tetapi 275 juta rakyat Indonesia nggak berani mengatakan, ini saatnya meng-impeachment Presiden Jokowi. Nggak ada yang berani juga ngomong, ya," katanya menambahkan.
Dengan kondisi saat ini, Refly menyebut masih ada cara untuk menyelamatkan demokrasi menjadi lebih sehat jauh dari cengkeraman oligarki dan dinasti politik.
"Jawabannya, menurut saya kalau dalam jangka pendek ialah, satu kalau kita mau menyelamatkan diri, pastikan pemilu itu berjalan jujur dan adil," jelasnya.
Namun, ia meyakini upaya ini tidaklah mudah. Sebab, ia mensinyalir terdapat sejumlah upaya dari pemerintah untuk ikut campur dalam Pemilu.
"Tetapi untuk memastikan itu tidak gampang. Anasir curang sudah dari hulu. Mulai dari Presidential Threshold sampai rekrutmen penyelenggara pemilu yang disetir Istana dengan mayoritas anggota prokekuasaan," ucapnya.
Baca Juga: Masinton PDIP Ngotot Hak Angket Putusan MK, Sementara Isu Pemakzulan Jokowi Berembus Tipis-tipis
Lalu, upaya paling jelas disebutnya adalah dengan tidak memilih sosok titipan yang mewakili dinasti politik.
"Kalau kata Usman Hamid sama Bivitri saya tidak ngomong tentang orang, saya juga tidak ngomong tentang orang, tetapi kalau ada satu kebenaran yang pasti, mutlak, ya, kita kritik di sana dan yang mutlak itu proses di MK tidak benar," katanya.
