Cara Mengukur Kuatnya Demokrasi Negara
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan peringkat demokrasi Indonesia turun dari posisi 52 ke 54 pada tahun 2023 dan masuk ke dalam kategori negara demokrasi cacat.
Dengan argumen bahwa kebebasan perpendapat dianggap sebagai pondasi demokrasi. Di Indonesia kebebasan berpendapat melemah, hal itu terjadi sejak pasal karet UU ITE 27-30 UU No, 19 Tahun 2016, berikut beberapa contoh kasusnya
Dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tertangkap dan dijatuhi hukuman. Haris Azhar divonis 4 tahun penjara atas kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara Fatia Maulidiyanti 3,5 tahun penjara dalam kasus yang sama.
Sebanyak 209 orang dijerat kasus pencemaran nama baik dan 76 orang dijerat dengaan pasal 28 ayat 3 tentang ujaran kebencian.
Maka dari itu, dengan multitafsir pada implementasinya masyarakat menjadi merasa tidak aman untuk berpendapat di dunia maya/media sosial.