Suara.com - Pakar Hukum Lingkungan UGM, Wahyu Yun Santoso memberikan enam isu yang perlu menjadi sorotan dalam debat cawapres kedua pada Minggu (21/1/2024) mendatang. Menurutnya enam isu lingkungan ini penting untuk dibahas dalam debat nanti.
Isu pertama terkait dengan komitmen setiap paslon untuk memikirkan kondisi pasca implementasi UU Cipta Kerja dalam lima tahun saat menjabat nanti. Terlebih untuk menghasilkan sinergi yang lancar dan sinkronisasi harmonis dari integrasi kelayakan atau persetujuan lingkungan di dalam perizinan berusaha.
"Harus betul-betul bisa mengawal bagaimana integrasi, gampangannya kemudahan ya perizinan berusaha itu tidak lantas menjadi semacam pengecualian atas kemerosotan-kemerosotan lingkungan," kata Wahyu, Rabu (17/1/2024).
Aturan itu perlu dikawal tentang bagaimana integrasi tersebut dapat betul-betul menyeluruh. Tidak hanya secara normatif tetapi juga kelembagaan, kementerian-kementerian yang ada saling menyokong tanpa ada ego sektoral masing-masing.
Bagaimana kemudian pemerintahan kedepan harus bisa membentuk kabinet yang memang bekerja itu dalam sudut pandang koridor menyeluruh. Tidak hanya pada level petingginya saja tetapi hingga ke daerah.
"Itu yang menjadi masalah perizinan, sehingga permasalah paling besar pertama adalah bagaimana mengintegrasikan kelayakan lingkungan itu sebagai sebuah sistem terintegrasi dalam perizinan," ucapnya.
Isu kedua yakni tentang komitmen global terhadap perubahan iklim. Apalagi ada banyak aspek yang berkaitan dengan hal tersebut ketika melihat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang banyak serta tingkat resiko bencana yang tinggi.
"Jangan sampai komitmen atas perubahan iklim itu sebenarnya sifatnya hanya reaktif, itu yang harus dipikirkan betul. Bagaimana komitmen perubahan iklim itu tidak hanya bersifat narasi birokrasi yang notabene dipahami pada level kebijakan tetapi sulit dalam sulit dalam level implementasi. Itu yang perlu betul diintegrasikan dalam banyak aspek isu komitmen global dalam perubahan iklim ini," terangnya.
Isu ketiga yaitu terkait dengan energi yang bagaimana kemudian bisa memastikan transisi energi itu berjalan dengan baik. Bagaimana nantinya pembaharuan energi bisa dilakukan.
Di satu sisi keberadaan PLTU yang semakin banyak namun di sisi lain asupan batu bara juga perlu dikurangi. Hingga konsep energi terbarukan yang harus paripurna dipahami oleh pemimpin negara sebab akan terkait dengan pola pikir serta kebijakan ke depan.
"Gampangannya gini, terkait dengan revisi undang-undang energi yang perlu diperhatikan karena itu menjadi sangat-sangat perlu untuk memberikan konteks sosial yang besar. Bagaimana kemudian positioning Pertamina, PLN dalam konteks tersebut," tuturnya.
"Termasuk bagaimana sebenarnya isu energi, ketahanan energi, kemandirian energi itu tidak hanya dipahami tidak hanya diimplementasikan dalam hanya sekadar masalah ketercukupan bahan bakar minyak, ini lebih jauh dari itu dan ini menjadi tantangan besar isu energi," imbuhnya.
Isu keempat terkait konservasi yakni melihat posisi Indonesia yang kaya dengan sumber daya. Maka harus betul-betul dipastikan bahwa penjagaan dan pelestarian hutan itu menjadi penting.
"Terus terkait dengan sumber daya yang ada itu juga bagaimana eksploitasi yang dilakukan terhadap sumber daya alam itu juga tetap dapat bersinergi dengan pelestarian," terangnya.
Konversasi itu menjadi krusial bahwa tidak hanya masalah fisik tetapi juga masalah sumber daya biotik yang ada di sana. Mulai dari tumbuhan dan satwa.
TERPOPULER
