"Tetapi sebagai presiden itu tidak boleh memihak, tetapi sebagai pribadi dia kan punya hak. Dan agar tidak tercampur dengan konflik kepentingan, maka di UU pemilu diatur bahwa presiden kalau kampanye itu harus cuti. Karena dia bapaknya Gibran," ujarnya.
"Tapi kita tetap menghormati pilihan politiknya. Orang punya pilihan politik. Kita kan tetap pada fokus pak Ganjar sebagai orang yang replika kepemimpinan dari Jokowi. Meskipun beliau bukan anak biologis dari Jokowi, tapi penerus yang paling pas yang paling punya kemiripan yaitu pak Ganjar, bukan Pak Prabowo," sambungnya.
Pernyataan Jokowi
Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
Baca Juga: Jokowi Bilang Presiden hingga Menteri Boleh Berpihak, Pengamat: Kan Problemnya Abuse of Power
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.