REGIONAL:
Suara.com - Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said merasa kaget usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak menyatakan presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu.
Sebab, Sudirman merasa Jokowi pernah memberikan argumen dan pernyataan bahwa ia akan netral dalam Pemilu 2024.
"Saya kira kita semua kaget, semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus menerus," ujar Sudirman Said di Rumah Koalisi Perubahan, Rabu (24/1/2024).
Mantan Menteri ESDM itu juga merasa heran dengan pernyataan tersebut. Padahal selama ini Jokowi selalu meminta jajaran aparat negara untuk bertindak netral.
Ia juga mempertanyakan bagaimana cara Jokowi sebagai presiden tidak menggunakan fasilitas negara jika memang nantinya ikut berkampanye. Seperti diketahui, Paspampres selalu mengawal Jokowi di setiap kegiatannya.
"Logikanya begini, mengapa polisi diminta netral, mengapa ASN diminta netral, mengapa pegawai BUMN diminta netral?" kata Sudirman.
Selain itu, Sudirman merasa Jokowi tidak konsisten alias plintat-plintut karena ucapannya berbeda dengan tindakannya.
Mulai dari berbicara tidak akan cawe-cawe, tapi di sisi lain justru mendorong anaknya, Gibran Rakabuming Raka ikut berkontestasi.
"Terlihat sangat tak konsisten," ucap Sudirman.
Pernyataan Jokowi
Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
![Presiden Jokowi ditemani menteri PUPR mengukur ruas jalan Solo-Purwodadi yang kerap rusak setiap tahun. [jokowi/Instagram]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/01/23/76372-presiden-jokowi-mengukur-jalan-di-ruas-solo-purwodadi.jpg)
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.
TERPOPULER