Suara.com - Partai NasDem Kota Bekasi menyoroti sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa seorang presiden boleh mengkampanyekan salah satu paslon. Nasdem anggap pernyataan tersebut tidak etis.
Ketua DPD Partai NasDem Kota Bekasi, Aji Ali Sabana mengatakan, presiden merupakan milik semua partai politik. Oleh karenanya, Jokowi seharusnya berada di garis tengah untuk tidak memihak pada paslon manapun.
“Kurang etis, karena dia sebagai kepala negara harus mengayomi semua partai politik jangan sampai gara-gara anaknya sebagai cawapres terus bapaknya (mendukung salah satu paslon),” kata Ali kepada Suara.com, Rabu (24/1/2024).
Baca Juga:
- Ditanya Dokter Tirta Contekan Saat Debat, Cak Imin Jawab Bulkonah: Cheat GTA?
- Mengenal Thalia Anak Tom Lembong yang Punya Otak Moncer Kini Kuliah di London
- Desak Anies di Yogya Tercoreng Gegara Sosok Satu Ini, Najwa Shihab Sampai Ikut Terseret
Dia mengatakan, setiap warga negara memang memiliki hak politik tanpa terkecuali presiden. Namun, menurutnya jika pun ingin mendukung salah satu paslon, Jokowi seharusnya cuti terlebih dahulu sebagai kepala negara.
“Kalau dia cuti dari presiden memungkin kan dia untuk memihak pada salah satu paslon. Tetapi kan di sini kita melihat etikanya kaya kurang pantas seorang kepala negara yang masih aktif memihak salah satu paslon,” ujarnya.
Ali menyebut, hal yang paling dikhawatirkan dari fenomena tersebut ialah semakin kuatnya campur tangan penguasa. Akibatnya, proses demokrasi pun dicederai dengan tekanan dan kecurangan yang sistematis.
“Kalau kekuasaan sudah campur tangan dalam bentuk kepentingan salah satu paslon atau salah satu partai politik artinya menciderai proses demokrasi, yang turun adalah ya intimidasi dan tekanan,“ ucapnya.
“Jadi saya berharap kepada aparatur negara, Presiden, ASN sampai pada tingkatan bawah untuk tetap netral dalam menjaga proses demokrasi yang berlangsung saat ini sehingga tidak terjadi pecah belah di antara anak bangsa,” imbuhnya.
Sebelumya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.
TERPOPULER
