Pengamat Militer Sebut TNI AU Jadi Korban Buntut Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu

Suara.com - Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengatakan presiden hingga menteri boleh berpihak dan kampanye dalam kontestasi Pemilu 2024. Connie menyoroti pernyataan itu disampaikan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang merupakan lingkungan militer dan terdapat sejumlah anggota TNI.

Connie menilai Jokowi sedang 'menjual' TNI. Kok bisa?

"Karena kejadian di Halim kemarin, dan saya tidak terima TNI dijual sebagai latar belakang seperti itu," kata Conie pada diskusi yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Conie mempertanyakan kesedian para anggota TNI yang hadir dalam agenda tersebut untuk dijadikan latar belakang saat melaksanakan wawancara dengan media. Terlebih, menurutnya, pernyataan Jokowi mengejutkan publik.

"Apakah beliau sudah izin kepada para perwira? Itu kan manusia bukan pajangan, gitu loh. Bahwa dia akan menyatakan hal yang akan mengejutkan seluruh masyarakat indonesia bahwa dia boleh berpolitik," tegasnya.

Conie menilai pada momen dengan latar belakang anggota TNI ada di sekitarnya, Jokowi ingin menyampaikan sebuah pesan.

"Saya menangkap presiden ngomong gini, 'saya presiden di belakang saya TNI.' Nah, kira-kira begitu, kebetulan yang jadi korban TNI AU, kasian bangat," ujarnya.

Oleh karenanya, dengan pernyataan tersebut, Jokowi disebut bukan hanya mengkhianati negara, namun juga TNI.

"Juga mengkhianati TNI. Lihat dong adek TNI itu yang pakai baju hijau. Pernah enggak ditanya akan difilmkan gitu? Saya yakin enggak pernah," tegasnya.

"Kalau baca Undang-Undang TNI, ya harus bebas politik, mereka mendekati gambar baliho enggak boleh. Apalagi presiden sudah ngomong saya boleh berpolitik terserah saja. Nah, jadi ini bahaya bener terjadinya kejahatan politik oleh presiden," sambungnya.

Pernyataan Jokowi

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.

"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.