Masuk Kampung Susun Bayam Wajib Izin Jakpro, Jurnalis Malah Ditakut-takuti soal Bentrok Warga-Petugas

Suara.com - Sejumlah warga Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara hingga saat ini belum mendapat kepastian tempat tinggal. Padahal, mereka telah dijanjikan menempati hunian di dekat Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Jurnalis Suara.com, ingin melihat langsung kehidupan warga yang kekinian memaksa tinggal di Rusun tersebut. Banyak kabar yang mengatakan mereka masih menggunakan genset untuk bisa memperoleh listrik.

Saat perjalanan menuju hunian tersebut, akses jalan yang sebelumnya dibangun tenda dari terpal masih dirantai. Pintu besi itu tertutup rapat di kedua sisinya.

Kemudian wartawan mencoba akses lain yakni dengan melewati gerbang utama JIS. Di pintu penjagaan hanya ada satu orang satpam berseragam cream coklat bernama Singgih sedang berjaga.

Laju sepeda motor Honda Supra X milik Jurnalis Suara.com pun dihentikan dan menanyakan tujuan kedatangan kami.

“Ingin ke Rusun Bayam.”

Tak lama kemudian, datang seorang pria bertubuh besar dengan warna kulit gelap mengaku sebagai komandan regu satpam di sana. Namun ia berpakaian preman, alias hanya mengenakan kaos dipadupadan dengan celana jeans berwarna hitam.

“Jayadi,” katanya sembari mengulurkan tangan, di lokasi, Senin, (29/1/2024).

Pria itu kemudian meminta wartawan untuk menepikan kendaraannya sebelumnya berada di depan akses masuk.

Baca Juga: Sempat Irit Biara soal Nasib Warga Eks Kampung Bayam, Heru Budi: Saya Lagi Berpikir

“Surat izinnya ada pak?,” kata Jayadi.

Saat itu wartawan hanya menunjukan identitas berupa id pers yang memang dibekali untuk setiap peliputan.

“Bukan, tapi surat izin dari Jakpro untuk liputan di sini,” katanya.

Jayadi mengatakan setiap orang yang masuk untuk meliput warga yang tinggal di Rusun Bayam harus menyertakan surat tugas.

“Bukan cuma situ saja, daritadi pagi udah beberapa orang stasiun tv yang datang kemari tapi karena gak ada surat tugas, pada pulang lagi,” ungkapnya.

Perbesar

Petugas itu kemudian mencoba menakut-nakuti jika nanti terjadi bentrok antara pihak pengamanan dan warga bukanlah tanggung jawabnya.