Reaksi Presiden Jokowi Setelah Diganjar Petisi UGM, UII, dan UI

Suara.com - Akademisi ramai-ramai menyampaikan petisi secara terbuka yang mengkritik Presiden Jokowi, karena dianggap melakukan penyimpangan kekuasaan menjelang Pilpres 2024.

Terbaru, Jumat (2/2/2024), civitas academica Universitas Indonesia (UI) mengeluarkan petisi yang menyatakan terdapat indikasi demokrasi yang terkoyak. 

Dalam petisinya, mereka menyebut "Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa."

Awalnya, petisi terhadap Presiden Jokowi dilancarkan sejumlah civitas academica Univesitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta.

Dalam kritik yang disebut sebagai 'Petisi Bulaksumur' tersebut, para ilmuwan mengkritik Presiden Jokowi yang dianggap melakukan sejumlah tindakan menyimpang dari prinsip demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial.

Setelah UGM, civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) mempetisi Jokowi. mereka menilai terdapat kemunduran demokrasi melalui tingkah lalu serta kebijakan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024.

Tak hanya itu, mereka juga menyebut adanya gejala pudarnya sikap kenegarawanan Jokowi. Indikatornya adalah putra sulung Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang kontroversial.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyebut semua petisi dari kalangan akademisi itu adalah hal biasa dalam negeri demokratis.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," kata Jokowi seusai acara pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sementara pihak istana yang diwakili Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, menegaskan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

Namun, Ari menyebut pihak istana merasakan gelagat pembuatan narasi politik untuk kepentingan pemilu maupun pilpres.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.