Suara.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi gelombang kritikan dari sivitas akademika di berbagai universitas terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya kritikan tersebut harus didengar dan dijadikan peringatan bagi semua pemimpin untuk mengoreksi diri.
"Kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika. Ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yang sedang terjadi, supaya tidak kebablasan," kata Anies di Kedai Lumpia Cik Meme, Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/2/2024) malam.
Baca Juga:
Arie Kriting Jadi Saksi Komika Abdur Tolak Jadi Buzzer, Lebih Pilih Dukung Anies Sesuai Hati Nurani
Gibran Dikerubungi Mak-Mak Saat Kampanye: Mbak Selvi Gimana Perasaannya
Sebagaimana diketahui sejumlah sivitas akademika di beberapa universitas ternama memberikan kritik terhadap sikap Presiden Jokowi di Pilpres 2024.
Kritikan tersebut pertama kali disampaikan sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).
Petisi yang dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Di atas mimbar, Koentjoro yang ditemani sejumlah perwakilan guru besar menyampaikan sejumlah poin penting dalam petisi tersebut.
Baca Juga: Bela Jokowi Ramai Dikritik Sivitas Akademika, TKN: Banyak Juga yang Beri Respons Positif
"Kami sivitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial," tutur Koentjoro.
![Gubes Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro dan civitas akademika menyampaikan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/01/2024). [Kontributor/Putu Ayu Palupi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/01/31/59470-civitas-akademika-ugm.jpg)
Sivitas akademika UGM, kata Koentjoro, juga menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan bagian dari keluarga besar alumni UGM.
Penyimpangan tersebut di antaranya berupa pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan keputusan batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Di sisi lain, juga terkait pernyataan politik Presiden Jokowi soal presiden dan menteri boleh berpihak dan kampanye. Menurutnya, pernyataan tersebut kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya terkait netralitas.
"Keberpihakan (presiden) merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ungkapnya.
Pernyataan sikap dan petisi dari sivitas akademika UGM tersebut lantas diikuti oleh beberapa universitas lain. Mereka di antaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Andalas (Unand), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan lain-lain.
