Dicap Melenceng dari Jalur Demokrasi, BEM SI Desak Jokowi Minta Maaf ke Rakyat

Suara.com - Sejumlah mahasiswa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024).

Aksi ini buntut cawe-cawe Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang dianggap keluar dari koridor demokrasi bangsa ini.

Baca Juga:

Mahfud Koar-koar soal Operasi Tekan Rektor Agar Manut Jokowi, Komjen Fadil Imran Bilang Begini

Ternyata Ada Aturan Resmi TNI Kalau Anggotanya Nikahi Ayu Ting Ting, Ini Syaratnya

Akhirnya! Terungkap Arah Dukungan Kiky Saputri di Pilpres 2024

Pertempuran Sengit di Jateng, Bambang Pacul Akui Kalah Peluru dan Kalah Komandan

Koordinator Pusat BEM SI, Hilmi As Shidqi mengatakan, kemunduran demokrasi Jokowi sebagai presiden terjadi baru-baru ini.

Terlebih dalam 2 minggu belakangan, para guru besar atau civitas akademika telah menyatakan sikap atas politik Indonesia belakangan ini.

“Ini adalah suara hati nurani, mengingatkan Jokowi. Kita sebagai akademisi tidak punya kepentingan apapun di Pemilu 2024 ini,” kata Hilmi, di Patung Kuda, Kamis.

“Kecuali apa, kecuali sebagai guardian of moral dari sebuah bangsa dan negara,” tambahnya.

Hilmi melihat, saat ini Jokowi sudah keluar dari jalur demokrasi. Sebagai akademisi, ia mengingatkan Jokowi agar kembali ke jalan yang benar.

Bukan malah melakukan tarian kesewenangan atas kekuasaannya saat ini sebagai presiden.

“Kami ingin mengingatkan presiden Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi yang tepat untuk tidak menggunakan kekuasaannya untuk kesewenang-wenangan melanggengkan keluasaan semata,” tegasnya.

Dalam aksinya kali ini, para mahasiswa dari BEM SI menuntut 5 hal. Kelimanya yakni:

1.Presiden mengucapkan kalimat minta maaf kepada masyarakat Indonesia secara terbuka karena Jokowi telah merusak marwah demokrasi serta berhenti melakukan tindakan kesewenang-wenangan pada Pemilu 2024 dan fokus menuntaskan janji politiknya.

2.Mendesak seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai telah gagal menjaga kenetralan dan kekondusifan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

3.Meminta Ketua KPU untuk mundur dari jabatannya, karena telah terbukti berkali-kali melanggar etik karena dikhawatirkan akan intervensi politik dalam penyelenggaraan pemilu ke depan.

4.Meminta agar para kepala daerah (Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota), DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa agar tetap menjunjung Etika Demokrasi dan Etika Kepantasan dalam setiap tingkah lakunya.

5.Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suaranya serta mengawal keberjalanan Pemilu tahun 2024 dan melawan segala bentuk kecurangan yang terjadi.