Bukan KPU, Mahfud MD sudah Prediksi Pemilu 2024 bakal Dituding Curang, Kalangan Ini yang Banyak Berperan

Selasa, 20 Februari 2024 | 14:44 WIB

Cawapres Mahfud MD memberikan keterangan kepada awak media bahwa tak terkait dengan produksi film Dirty Vote yang viral beberapa waktu lalu. [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]

Suara.com - Mahfud MD, sudah pernah memprediksi jauh-jauh hari soal tudingan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.

Video pernyataan soal Pemilu 2024 yang dijelaskan Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam kembali jadi sorotan beberapa hari belakangan. Dalam video tersebut, Mahfud MD sudah menyebutkan bahwa KPU pasti disebut-sebut menjadi biang kecurangan.

Namun begitu, bagi cawapres nomor urut 03 ini kecurangan terjadi di kalangan bawah.

"Coba ini saya bicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya!, tahun 2024 pasti ada yang menuding, KPU itu curang," sebut Mahfud MD dikutip dari Twitter @logikapolitikid, Selasa (20/2/2024).

Mualaf vs Cucu Kiai, Latar Belakang Selvi Ananda dan Siti Atikoh Dibanding-bandingkan Gegara Adab

"Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan. Padahal curangnya itu di bawah, dan ketika saya jadi ketua MK dulu 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 1999 saya batalkan karena memang curang," sebut dia.

Mahfud menjelaskan, meski ada kecurangan, namun hal itu terjadi antar kontestan. Tidak horizontal.

"Beli (suara) ke lurah. Lurah itu bukan anggota KPU kan?. Nanti di kecamatan suaranya berubah ke siapa lagi yang main. Di kabupaten-kabupaten tertentu, ternyata Bupatinya powerfull, ditakuti KPU. Dia juga yang menentukan suara. Nah kita ada itu catatannya," sebut Mahfud MD.

Maka dari itu menurut Mahfud, tudingan kecurangan menjadi hal biasa di telinganya. Namun ia meyakini bahwa jika ada bukti kecurangan, hal itu tak serta merta membuat hasil pemilu dikatakan tidak sah.

Karena menurutnya kecurangan yang signifikan baru bisa dilakukan untuk pembatalan pemilu.

Meski caleg kalah namun ada tudingan kecurangan 5 juta suara, tapi pembuktian hanya 1.500 suara, caleg tersebut tetaplah kalah.

"Karena kalau berpikir, oh ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Maka hukum mengatuh, curang itu terus ada, tetapi harus sinifikan. Nah itu yang nantinya akan dihadapi KPU, hadapi aja," jelas Mahfud di penggalan video yang pernah tayang di YouTube TvOne.

Maka dari itu, kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024, bisa jadi memang ada dan terjadi di setiap daerah-daerah. Meski begitu, masyarakat masih skeptis, tak sedikit yang tak begitu percaya di kalangan bawah yang melakukan kecurangan.