Sempat Berupaya Kudeta Partai, Kini Demokrat Ajukan Satu Syarat untuk Moeldoko Usai AHY Masuk Lingkaran Istana

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menjawab pertanyaan publik perihal hubungan antara partainya dengan KSP Moeldoko disaat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sudah menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

Kalau tidak ada permintaan maaf, Jansen menyebut, Partai Demokrat tetap menganggap Moeldoko sebagai lawan.

"Buat aku sepanjang pak Moeldoko tidak minta maaf atas apa yang dia lakukan, selamanya dia tetap lawan. Beda kalau dia minta maaf boleh lah kita buka kembali lembaran baru dan kembali berkawan," kata Jansen melalui akun X pribadi @jansen_jsp dikutip Kamis (22/2/2024).

Jansen menilai, permintaan maaf itu penting disampaikan Moeldoko akibat sempat berupaya mengkudeta Partai Demokrat.

Sebab, Partai Demokrat menurutnya sudah mengerahkan seluruh tenaga hingga biaya tak sedikit untuk dapat melawan upaya pengambilalihan partai berlambang mercy tersebut.

"Karena hampir 2 tahun aku pribadi dan banyak teman lain lelah, dag dig dug, kurang tidur, habis tenaga sampai biaya atas yang dia perbuat ke Demokrat sehingga mengganggu konsolidasi kami," ujarnya.

Jansen tak menampik bahwa apa yang dilakukan Moeldoko tersebut menjadi yurisprudensi bagi keamanan seluruh partai di Indonesia.

Karena, saat ini sudah ada kepastian bahwa, tidak ada yang bisa melakukan kudeta apabila tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai.

"Paling minimal dia harus punya KTA dulu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jansen menilai bahwa kisruh kudeta Partai Demokrat itu kerap memunculkan dua sisi.

"Bahkan jika dari konflik itu ke luar sebuah putusan hukum, kita yang berjibaku, keluar biaya dan ilmu untuk melawan, namun putusannya partai lain juga ikut menikmatinya. Karena berlaku juga untuk kepada mereka sebagai preseden, jika terjadi masalah yang sama," terangnya.

AHY Dilantik

Ketua Umum Partai Demokrat, AHY akhirnya mendapatkan jabatan di masa kabinet Jokowi. AHY baru saja dilantik menjadi Menteri ATR/BPN, Rabu, 21 Februari 2023.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini menggantian Hadi Tjahjanto yang beralih tugas menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Keduanya dilantik bersamaan di Istana Negara.

Publik lantas penasaran dengan hubungan AHY dan Moeldoko di pemerintahan.