REGIONAL:
Suara.com - Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi menyoroti kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di dalam kabinetnya. Keputusan itu dinilai untuk lebih mengamankan kekuatan politiknya pascapemilu 2024.
"Jadi yang berkepentingan itu adalah Jokowi karena pemegang hak prerogatif itu adalah presiden. Sekuat apapun AHY dan Demokrat ingin bergabung ke pemerintah, kalau Jokowi tidak mengundang dan tidak melibatkan partai untuk masuk, tidak akan masuk. Nah jadi yang sangat berkepentingan itu adalah Jokowi," kata Arya saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).
Kepentingan itu bisa ditelusuri dari pelantikan AHY yang baru dilakukan jelang masa pemerintahan Jokowi berakhir. Terlebih momentumnya pun setelah Pemilu 2024.
Menurut Arya, hal ini tidak terlepas dari terkocoknya kembali relasi antar partai politik akibat dalam pemilu kali ini. Sejak awal, Jokowi pun secara simbolik hingga gesture memang berada di capres-cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kondisi itu yang kemudian membuah pecah kongsi antara Jokowi dengan PDIP maupun di dalam koalisi parpol Jokowi di periode kedua masa jabatannya. PDIP memilih untuk mengusung Ganjar-Mahfud ditambah ada PPP juga bergabung di sana ada.
"Sementara ada PKB dan Nasdem yang berada di pemerintahan juga punya koalisi sendiri. Sementara sisanya itu berkumpul di 02 dan Demokrat yang selama periode pemerintahan Jokowi sebelumnya di luar pemerintah bergabung ke koalisinya Prabowo-Gibran," ungkapnya.
"Nah itu bergabungnya AHY secara tidak langsung menggenapkan koalisi Indonesia maju yang berada di 02 sekarang itu berada di pemerintahan ya," imbuhnya.
Sehingga selain ada Golkar, Gerindra dan PAN, Demokrat pun terlibat menjadi semacam blok politik Jokowi yang ada di istana maupun di dewan. Pelantikan Ketum Demokrat itu tentu sebagai penambah kekuatan politik di sisa masa jabatannya.
"Sehingga Jokowi perlu blok politik untuk merekonsolidasi kekuatan politik dia, baik di istana maupun di Senayan di sisa delapan bulan," ucapnya.
Apalagi, Jokowi pun tak tahu apa yang akan terjadi pascapemilu. Apakah partai-partai yang berseberangan dengan Jokowi itu akan terkonsolidasi misalnya terkait dengan APBN terkait dengan usulan-usulan pemerintah di Senayan dan seterusnya.
"Nah dengan bertambahnya Demokrat itu paling tidak Jokowi mengamankan kekuatan politiknya ya," tegasnya.
Hasil sementara perolehan suara paslon nomor 2 yang unggul membuat Jokowi juga makin percaya diri untuk melakukan berbagai manuver politik. Mengingat ada anaknya yang kemungkinan besar akan meneruskan kekuasaannya sebagai cawapres.
Jika sebelumnya AHY maupun Demokrat yang akan bergabung ke Jokowi terdapat ganjalan dari PDIP. Namun saat Pemilu 2024 yang keduanya pecah kongsi maka kini hal itu bukan lagi alasan.
"Salah satunya mengajak Demokrat yang sebenarnya relasinya minyak dan air dengan PDIP, partai asalnya. Nah sebelumnya dia mau ngajak kan nggak bisa, karena ada Megawati PDIP yang tidak berkenan Demokrat masuk," terangnya.
"Sekarang petanya sudah berubah, meskipun masih di pemerintahan yang sama, Pemiku 2024 itu telah mengubah relasi antar partai dan Jokowi juga mengikuti relasi yang baru itu," sambungnya.
Disampaikan Arya, penting juga untuk membaca pemerintahan Prabowo-Gibran nanti ke depan dengan masuknya AHY kali ini. Jokowi secara tidak langsung ingin melihat sekaligus menunjukkan kepada koalisi Prabowo-Gibran bagaimana sebenarnya performa AHY sebagai menteri.
Percobaan selama delapan bulan sisa masa jabatan ini dinilai menjadi durasi yang cukup untuk membaca AHY dapat dipercaya sebagai pembantu presiden atau justru hanya ingin menunjukkan ambisinya menuju RI 1.
"Jadi jika PDIP itu bersiap dengan posisi dia untuk di luar pemerintah, paling tidak Jokowi mempunyai kekuatan baru pengganti PDIP. Meskipun Demokrat dan PKB belum bergabung eksplisit bergabung tetapi kan DNA Nasdem dan PKB itu lebih ke istana ya daripada di luar pemerintah. Kalau PDIP DNA-nya di luar pemerintah itu juga sangat kuat meskipun dia menjadi partai penguasa," pungkasnya.
Diketahui bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendiri akhirnya mendapatkan jabatan di masa kabinet Jokowi. AHY baru saja dilantik menjadi Menteri ATR/BPN, Rabu, 21 Februari 2023 kemarin.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini menggantian Hadi Tjahjanto yang beralih tugas menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
TERPOPULER