Suara.com - Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) menilai program kampanye makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak pantas dibahas dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alasannya Pemilu 2024 hingga kini prosesnya belum rampung sepenuhnya. Selain itu, ia menyebut program tersebut semestinya dibahas dan digodok di kabinet baru pasca Pemilu.
"Kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, Pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," kata Jubir Timnas AMIN, Billy David kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).
Billy juga menekankan program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran itu harus melewati proses pembahasan di DPR RI.
"Ditambah lagi legislatif baru belum terpilih dan proses legislasi untuk pembahasan program makan siang ini kan belum berjalan sama sekali," ujar Billy.
Disusupinya pembahasan program makan siang gratis dalam rapat kabinet, kata Billy, hanya akan membuat masyarakat semakin bingung. Sebab pemerintah saat ini seolah sudah melompati kepentingan rakyat.
"Momen ini tentu akan menambah kebingungan di tengah masyarakat. Kepentingan politis dan sekelompok elite mendahului problem rakyat Indonesia," tuturnya.
Di sisi lain, rakyat kini dibebani permasalahan melonjaknya harga beras. Oleh sebab itu, Billy merasa masyarakat harus mempertanyatakan urgensi di balik pembahasan program makan siang gratis di rapat kabinet.
"Publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masalah-masalah yang saat ini sedang ada. Polemik beras langka dan harga beras mahal saja belum aja solusi konkretnya," kata dia.
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Buka Suara
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyusupkan program makan siang gratis dalam agenda rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Program makan siang gratis sendiri adalah janji kampanye andalan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Paslon ini sendiri tercatat masih unggul sementara pada hitungan Real Count KPU dengan perolehan 58 suara suara.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membenarkan program tersebut dibahas dalam rapat hari ini.
"Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Negara, Jakarta.
Bahlil pun dengan percaya diri mengatakan program tersebut bakal dijalnkan pada tahun 2025.
"Upaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan," kata Bahlil.
