Catatan Kritis Formappi: DPR Malas Kerja, Tak Berbuat Apa-apa Terjadi Kecurangan di Pemilu 2024

Chandra Iswinarno | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Senin, 04 Maret 2024 | 17:53 WIB
Catatan Kritis Formappi: DPR Malas Kerja, Tak Berbuat Apa-apa Terjadi Kecurangan di Pemilu 2024
Peneliti Formappi bidang Kelembagaan, I Made Leo Wiratma saat menggelar konferensi pers, Senin (4/3/2024). [Suara.com/Bagaskara]

Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyampaikan catatan kritisnya terhadap lembaga DPR terutama pada masa sidang III 2023-20224 yang dianggap malas bekerja. Hasilnya, kata dia, DPR RI seperti diam menanggapi banyaknya kecurangan dan pelanggaran di Pemilu 2024.

Peneliti Formappi bidang Kelembagaan, I Made Leo Wiratma, menyampaikan catatannya lewat sejumlah fungsi DPR RI. Pertama, berdasarkan fungsi legislasi, DPR RI dianggap tak menghasilkan apapun pada masa sidang tersebut.

Pada pembahasan 19 RUU, saat ini masih dalam tahap pembicaraan tingkat I. Selain itu, terdapat 34 RUU yang akan memasuki tahap pembicaraan tingkat I. Dari jumlah itu, tidak ada satu pun RUU yang disahkan alias nihil oleh DPR RI.

"DPR tidak berhasil menyelesaikan satu RUU pun meski begitu banyak RUU yang sedang dibahas dalam pembahasan tingkat I. Banyaknya RUU yang sedang dibahas menyebabkan DPR tidak fokus dalam membahas RUU," kata Leo dalam paparannya, di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Sementara itu, ia menyinggung soal fungsi anggaran. Menurutnya, di masa sidang III DPR RI hanya satu kali melakukan kegiatan rapat membahas realisasi anggaran APBN TA 2023.

"DPR sudah tidak bergairah lagi untuk mengevaluasi pelaksanaan APBN TA 2023. Hanya satu komisi yang melakukannya. Bahkan untuk agenda mengawasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2024 juga tidak tampak dilakukan oleh DPR," tuturnya.

Lebih lanjut, Leo menyinggung soal fungsi pengawasan DPR RI. Dimana dari 11 komisi yang ada hanya 3 komisi saja yang melakukan rapat fungsi pengawasan di masa sidang III.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR juga tampak lesu bahkan cenderung, malas karena hanya 3 Komisi yang melakukannya. Bahkan tidak satupun Komisi yang menindaklanjuti temuan-temuan BPK," ujarnya.

Sementara itu, ia juga mengkritisi DPR RI yang seolah tidak berbuat apa-apa dimana dugaan kecurangan di Pemilu 2024 muncul.

"DPR tidak berbuat sesuatu pun ketika terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran dalam tahap-tahap Pemilu 2024," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Diungkap Warganet! Suara PSI di Sirekap Lebih Banyak dari Model C Hasil di 66 TPS

Diungkap Warganet! Suara PSI di Sirekap Lebih Banyak dari Model C Hasil di 66 TPS

Kotak Suara | Senin, 04 Maret 2024 | 17:51 WIB

Lonjakan Suara PSI Mencurigakan, Formappi: Bawaslu Harus Turun Tangan, Kalau Tidak Layak Dibubarkan!

Lonjakan Suara PSI Mencurigakan, Formappi: Bawaslu Harus Turun Tangan, Kalau Tidak Layak Dibubarkan!

Kotak Suara | Senin, 04 Maret 2024 | 17:33 WIB

Anies dan Ganjar Didesak Ambil Sikap Tegas: Gulirkan Hak Angket atau Rekonsiliasi dengan Prabowo!

Anies dan Ganjar Didesak Ambil Sikap Tegas: Gulirkan Hak Angket atau Rekonsiliasi dengan Prabowo!

Kotak Suara | Senin, 04 Maret 2024 | 17:14 WIB

Terkini

SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!

SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!

News | Minggu, 26 April 2026 | 08:09 WIB

Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran

Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran

News | Minggu, 26 April 2026 | 07:24 WIB

Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?

Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?

News | Minggu, 26 April 2026 | 06:00 WIB

Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia

Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia

News | Minggu, 26 April 2026 | 00:01 WIB

Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia

Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia

News | Sabtu, 25 April 2026 | 22:05 WIB

Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun

Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun

News | Sabtu, 25 April 2026 | 21:05 WIB

Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029

Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029

News | Sabtu, 25 April 2026 | 20:12 WIB

Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR

Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR

News | Sabtu, 25 April 2026 | 19:50 WIB

PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota

PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota

News | Sabtu, 25 April 2026 | 19:10 WIB

Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik

Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik

News | Sabtu, 25 April 2026 | 18:40 WIB