REGIONAL:
- Polda Metro Jaya menyiagakan mobil tahanan dan kendaraan taktis di Bundaran HI untuk pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa, Jumat (12/6/2026).
- Polisi menyiapkan kendaraan tersebut sebagai langkah antisipasi untuk mengamankan pelaku tindak pidana yang mungkin terjadi saat demonstrasi berlangsung.
- BEM UI mengerahkan sekitar 1.500 mahasiswa di Bundaran HI untuk menyampaikan lima tuntutan terkait kebijakan pemerintah kepada Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Polisi menyiagakan mobil tahanan milik Polda Metro Jaya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, menjelang aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6/2026).
Mobil bertuliskan "Kendaraan Tahanan" itu terlihat terparkir di dekat sejumlah kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri dan truk logistik TNI AD yang disiagakan untuk pengamanan aksi.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan kendaraan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan tindak pidana selama aksi berlangsung.
"Mobil tahanan ini dipersiapkan bilamana nanti dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa ini mungkin saja ada orang yang melakukan perbuatan pidana yang harus dievakuasi atau diamankan ke kantor polisi terdekat," kata Roby di Bundaran HI, Jumat.
Meski demikian, Roby menegaskan hingga saat ini belum ada pihak yang diamankan maupun ditemukan melakukan pelanggaran hukum.
Ia menyebut polisi menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.
Karena itu, kata dia, peserta aksi tidak akan ditangkap hanya karena mengikuti demonstrasi.
"Jadi kalau untuk pelaku atau pendemo tidak ditahan, tapi kalau ada perbuatan pidana yang menyertai atau yang terpisah, itu baru ditahan," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas Universitas Indonesia (UI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI. Massa yang diperkirakan hadir mencapai sekitar 1.500 orang.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
TERPOPULER
