REGIONAL:
Suara.com - Seorang mahasiswi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dewi merasa sangat terpukul ketika mengetahui dirinya tak lagi menyandang status penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Ia merasa sedih lantaran bingung bagaimana caranya untuk membayar uang kuliah jika tak mendapatkan bantuan pendidikan itu.
Dewi mengaku belum lama ini mengetahui adanya penghapusan penerima KJMU oleh Pemerintah Provinsi DKI. Ia kaget lantaran menjadi salah satu yang terdampak. Padahal, ia juga merupakan salah satu pengurus penerima KJMU untuk UNJ.
"Saya pengurus saya juga kena dampak juga. DTKS saya tidak layak, saya yatim piatu terus padahal saya satu keluarga sama nenek saya, nenek saya juga penerima bansos kartu lansia," ujar Dewi usai pertemuan di Balai Kota DKI, Kamis (7/3/2024).
"Jujur ini buat saya drop, apalagi ini saya sudah semester 6, terus saya lagi magang. Kepikiran orang tua, bapak saya sudah meninggal gitu," lanjutnya.
Setelah bertemu Heru, ia dan rekan mahasiswa lainnya sudah mendapatkan kepastian bahwa kepemilikan KJMU mereka tak akan dicopot. Ia pun meminta temannya yang lain tak khawatir dan tetap berkuliah seperti biasa.
"Saya sebagai pengurus KJMU bakal bilang ke teman-teman saya. Jangan takut KJMU terputus. Karena penerima lanjutan bakal lanjut terus," tuturnya.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan sejumlah mahasiswa asal Jakarta dari berbagai perguruan tinggi di Balai Kota DKI, Kamis (7/3). Hal ini dilakukan usai ramai polemik mengenai pencabutan KJMU belakangan ini.
Pertemuan berlangsung sejak sekitar pukul 15.15 hingga 16.00 WIB. Terlihat ada sekitar belasan mahasiswa yang menemui Heru yang didampingi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Widyastuti dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Widyastuti.
"Ngobrol-ngobrol sama adik-adik. Ini adek-adek pinter-pinter. Ada di UNJ, di UIN," ujar Heru usai pertemuan di Pendopo Balai Kota DKI.
Dalam kesempatan itu, Heru memastikan tak ada mahasiswa yang dicoret sebagai penerima KJMU. Persoalan muncul belakangan ini dianggapnya sebagai disinformasi yang menyebar di tengah masyarakat.
"Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanannya KJMU bisa tetap mendapatkan itu dan tentunya pemadanan data tetap berjalan itu person to person," ungkapnya.
TERPOPULER
